Baru Tiga Bulan Menjabat, PM Jepang Bubarkan Majelis Rendah Demi Pemilu Dini

Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi membubarkan Majelis Rendah (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) Jepang pada Jumat (23/1/2026), sebuah langkah yang membuka jalan bagi pemilu dini pada 8 Februari mendatang. 

Langkah tersebut diambil untuk memanfaatkan tingginya popularitas Takaichi, dengan harapan dapat membantu partai berkuasa merebut kembali dukungan publik setelah mengalami kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, keputusan ini sekaligus menunda pembahasan dan pemungutan suara atas rancangan anggaran negara yang bertujuan mendorong pemulihan ekonomi yang lesu serta mengatasi lonjakan harga.

Takaichi terpilih pada Oktober lalu sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Meski baru menjabat selama tiga bulan, ia mencatat tingkat persetujuan publik yang kuat, sekitar 70 persen. Demikian seperti dikutip dari laporan Associated Press.

Di saat yang sama, Takaichi menghadapi meningkatnya ketegangan dengan China setelah ia menyampaikan pernyataan pro-Taiwan. Selain itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menekan Jepang agar meningkatkan belanja persenjataan, seiring Washington dan Beijing berlomba mencapai keunggulan militer di kawasan.

Pembubaran majelis rendah yang beranggotakan 465 orang memicu dimulainya masa kampanye selama 12 hari, yang secara resmi akan dimulai pada Selasa (27/1). Saat Ketua Majelis Rendah Fukushiro Nukaga mengumumkan pembubaran, para anggota parlemen serentak berdiri dan meneriakkan "banzai" sebanyak tiga kali, sebelum meninggalkan ruang sidang untuk bersiap menghadapi kampanye. 

Rencana pemilu dini ini dimaksudkan untuk memperbesar mayoritas koalisi pemerintah di majelis rendah, yang merupakan kamar paling berkuasa dalam sistem parlemen dua kamar Jepang.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang terseret skandal dan mitra koalisinya saat ini hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah setelah kalah dalam pemilu 2024. Koalisi tersebut juga tidak menguasai mayoritas di majelis tinggi, sehingga harus mengandalkan dukungan anggota oposisi untuk meloloskan agenda pemerintah.

Para pemimpin oposisi mengkritik Takaichi karena dinilai menunda pengesahan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kebijakan ekonomi penting.

"Saya percaya satu-satunya pilihan adalah rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, yang memutuskan apakah Sanae Takaichi layak menjadi perdana menteri," kata Takaichi dalam konferensi pers pada Senin (19/1) saat mengumumkan rencana pemilu dini. "Saya mempertaruhkan karier saya sebagai perdana menteri dalam pemilihan ini."

Sebagai seorang konservatif garis keras, Takaichi ingin menegaskan perbedaan sikapnya dengan pendahulunya yang berhaluan lebih moderat, Shigeru Ishiba.

Menurut Takaichi, pemilih perlu menilai kebijakan belanja negara, peningkatan kemampuan militer, dan pengetatan imigrasi sebagai bagian dari upaya menjadikan Jepang negara yang kuat dan makmur. 

Meski citra yang optimistis dan tegas membuatnya meraih dukungan tinggi, khususnya dari kalangan muda, LDP secara keseluruhan masih belum populer akibat upaya pemulihan dari skandal dana politik. Banyak pemilih tradisional LDP beralih ke partai-partai oposisi populis sayap kanan yang baru muncul, seperti Sanseito yang berhaluan anti-globalisasi.

Takaichi sendiri bertekad melanjutkan peningkatan kekuatan militer dan belanja pertahanan, sejalan dengan tekanan dari Presiden Trump agar Jepang mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor pertahanan.