Pemerintah Iran Konfirmasi 3.117 Orang Tewas dalam Gelombang Demonstrasi

Liputan6.com, Teheran - Pemerintah Iran mengumumkan angka resmi korban tewas akibat gelombang demonstrasi nasional, sebagaimana dilaporkan media pemerintah pada Rabu (21/1/2025).

Foundation of Martyrs and Veterans Affairs, sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi korban tewas dalam berbagai konflik sejak Revolusi Iran 1979, menyatakan bahwa sebanyak 3.117 orang tewas, dengan 2.427 di antaranya merupakan personel keamanan dan warga sipil. Demikian seperti dikutip dari laporan kantor berita Anadolu.

Lembaga itu menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh berdasarkan informasi yang diterima dari Iranian Legal Medicine Organization, sebuah badan forensik yang berada di bawah naungan lembaga peradilan Iran. Pernyataan resmi yang sama menyebutkan bahwa kematian-kematian tersebut terjadi dalam apa yang disebut sebagai "insiden terorisme" dalam beberapa hari terakhir, yang digambarkan "mengingatkan pada kejahatan brutal dan kejam ISIS".

Menurut pernyataan itu, banyak korban merupakan warga yang kebetulan melintas, yang tewas akibat apa yang disebut sebagai kampanye pembunuhan yang disengaja atau menjadi korban tembakan teroris secara membabi buta dan kekejaman tanpa pandang bulu. Selain itu, lembaga tersebut menyatakan bahwa sebagian korban lainnya berasal dari kalangan demonstran yang ditembak di tengah kerumunan oleh elemen teroris yang terorganisasi.

Pengumuman ini merupakan angka kematian resmi pertama yang dirilis pemerintah sejak protes meletus pada akhir Desember di Teheran dan kemudian menyebar ke berbagai kota di seluruh Iran.

Sebelumnya, sejumlah organisasi hak asasi manusia di luar Iran telah mempublikasikan estimasi mereka sendiri, yang menempatkan jumlah korban tewas di atas 15.000 orang, dengan mayoritas korban disebut sebagai demonstran.

Pejabat Iran, termasuk Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, secara tegas menolak laporan-laporan tersebut.

Protes di Iran meletus di tengah memburuknya kondisi ekonomi, khususnya akibat anjloknya nilai mata uang nasional dan melonjaknya tingkat inflasi.

Seruan untuk melakukan aksi unjuk rasa putra mantan shah Iran Reza Pahlavi dilaporkan memicu kekerasan dan bentrokan jalanan antara demonstran dan aparat keamanan di sejumlah kota, termasuk Teheran.

Pihak berwenang Iran menuduh Amerika Serikat (AS) dan Israel mendukung apa yang mereka sebut sebagai "perusuh" dan "teroris" yang diduga menyerang fasilitas publik dan properti pribadi, termasuk toko, bank, dan masjid. Kepolisian menyatakan bahwa ratusan orang yang dituduh memimpin aksi protes telah ditangkap, sementara lembaga peradilan menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan dan perusakan.

AS dan sejumlah negara Eropa kemudian menjatuhkan putaran baru sanksi terhadap Iran atas apa yang mereka sebut sebagai penindasan terhadap para demonstran. Selain itu, para diplomat Iran dilarang memasuki gedung Parlemen Eropa dan undangan kepada Araghchi untuk menghadiri pertemuan puncak World Economic Forum di Davos dicabut.

Setelah pengumuman angka resmi korban tewas tersebut, Supreme National Security Council, badan keamanan tertinggi Iran, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan intelijen dan penilaian keamanan, pihaknya menyimpulkan bahwa peristiwa dalam beberapa pekan terakhir merupakan kelanjutan dari perang 12 hari pada Juni tahun lalu, dengan menyalahkan AS dan Israel.

"AS dan rezim Zionis mengubah taktik mereka dan menargetkan kohesi sosial rakyat Iran, dengan keyakinan bahwa hal ini akan meletakkan dasar bagi pematahan kehendak nasional Iran,” demikian pernyataan tersebut.

Dewan itu menambahkan bahwa Washington dan Tel Aviv berupaya mendorong protes ke arah kekerasan di berbagai kota di seluruh negeri, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara.