Reaksi Keras China: AS Menginjak-injak Kedaulatan Venezuela, Bebaskan Segera Maduro dan Istrinya!

Pemerintah China menegaskan, tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka

Diterbitkan 07 Januari 2026, 15:27 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah China bereaksi keras atas peradilan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores di New York, Amerika Serikat. Menurut pemerintah China, sidang tersebit tidak sah.

AS dinilai melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan mendestabilisasi hubungan internasional.

“Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro, secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (6/1). Dilansir Antara.

Maduro dan istrinya, Cilia Flores ,ditangkap dalam serangan militer AS di Caracas pada Sabtu (3/1). Keduanya hadir dalam persidangan pertama pada Senin (5/1) di pengadilan federal New York. Mereka dituduh terlibat kejahatan narkoba dan terorisme, tuduhan yang digunakan pemerintahan Trump untuk membenarkan penangkapan mereka di Caracas.

Di pengadilan, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan. Termasuk terorisme narkoba dan konspirasi impor kokain. Dia juga menegaskan statusnya sebagai pemimpin sah Venezuela.

“Tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka,” tambah Mao Ning.

Pada hari yang sama, Wakil Presiden dan Menteri Perminyakan Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela oleh kakaknya, Jorge Rodríguez, Ketua Parlemen yang terpilih kembali.

Rodriguez menetapkan keadaan darurat nasional dan menegaskan bahwa Maduro tetap presiden. Mao Ning mengatakan China menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela.

China juga mendukung Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. “AS mengabaikan kekhawatiran serius komunitas internasional dan menginjak-injak kedaulatan serta hak sah Venezuela. China menentang tindakan itu,” katanya.

China: Tidak Boleh Ada Negara jadi Polisi Dunia

Mao Ning menekankan bahwa pendekatan militer bukan solusi dan penggunaan kekuatan hanya akan memperburuk krisis. China siap bekerja sama dengan negara-negara di kawasan dan komunitas internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Amerika Latin dan Karibia.

“Semua negara harus menghormati jalur pembangunan yang dipilih rakyat negara lain dan mematuhi hukum internasional serta Piagam PBB. Negara besar harus memberi contoh. Tidak ada yang boleh menjadi polisi atau hakim dunia,” tegas Mao Ning.

Meski Venezuela memiliki presiden sementara, konstitusi mengharuskan pemilu dalam 30 hari jika presiden tidak dapat menjalankan tugas permanen. Mahkamah Agung menyebut ketidakhadiran Maduro bersifat “sementara”.

Periode presiden sementara bisa berlangsung 90 hari, diperpanjang hingga enam bulan dengan persetujuan Majelis Nasional.

Presiden Trump mengatakan Venezuela tidak akan menggelar pemilu baru dalam 30 hari karena AS harus “memperbaiki” negara itu terlebih dahulu. AS sedang berperang dengan pengedar narkoba, bukan Venezuela, kata Trump.

Trump menambahkan AS dapat mensubsidi perusahaan minyak untuk membangun kembali infrastruktur energi Venezuela, yang diperkirakan selesai dalam 18 bulan.