Trump: Tak Ada Tenggat Waktu untuk Kesepakatan Damai Ukraina

Terkait isu Ukraina-Rusia, Trump berfokus pada draf terbaru dari rencana perdamaian berisi 20 poin dan urutan penyelesaiannya.

Diterbitkan 30 Desember 2025, 15:06 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (28/12/2025) menolak mengungkapkan apakah dirinya berharap kesepakatan damai terkait krisis Ukraina dapat tercapai pada akhir 2025.

"Saya tidak punya tenggat waktu. Anda tahu tenggat waktu saya? Mengakhiri perang ini," kata Trump kepada awak media di awal pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang sedang berkunjung, di kediamannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida.

Ketika ditanya apakah pembicaraan mereka pada Minggu akan mengarah pada kesepakatan damai, Trump mengatakan unsur-unsur untuk mencapai kesepakatan sudah terlihat dan krisis Ukraina terbukti sulit untuk diselesaikan, dikutip dari Antara News, Selasa (30/12).

Sementara itu, Zelenskyy mengatakan pembicaraannya dengan Trump akan berfokus pada draf terbaru dari rencana perdamaian berisi 20 poin dan urutan penyelesaiannya.

"Sangat penting bagi tim kami untuk membahas strategi -- bagaimana melangkah secara bertahap, dan membawa perdamaian semakin dekat," ujar Zelenskyy.

Sebelum pertemuan dengan Zelenskyy, Trump mengatakan di Truth Social bahwa dirinya telah melakukan percakapan via telepon yang baik dan sangat produktif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam percakapan telepon tersebut, Trump dan Putin sepakat gencatan senjata sementara hanya akan memperpanjang krisis Ukraina, kata Yuri Ushakov, ajudan presiden Rusia.

Kedua presiden memiliki pandangan yang secara umum serupa bahwa gencatan senjata sementara yang diusulkan oleh Ukraina dan Eropa, dengan dalih menyiapkan referendum atau dalih lainnya, hanya akan memperpanjang konflik dan berisiko memulai kembali pertikaian, tutur Ushakov.

Dalam pembicaraan di Florida, Trump dan Zelenskyy diperkirakan akan membahas kemungkinan perjanjian gencatan senjata, usulan zona demiliterisasi, pengelolaan PLTN Zaporizhzhia, kendali teritorial wilayah Donbas, serta jaminan keamanan setelah berakhirnya krisis.