IMF Cairkan Dana Baru untuk Pakistan, Laporan Internal Soroti Korupsi Sistemik

Liputan6.com, Islamabad - Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pencairan tambahan dana sebesar USD 1,29 miliar untuk Pakistan, terdiri atas lebih dari USD 1 miliar dari fasilitas Extended Fund Facility (EFF) dan sisanya melalui Rapid Financing Instrument (RFI). Dengan pencairan terbaru ini, total dana yang telah diterima Pakistan dalam program IMF yang sedang berjalan mencapai sekitar USD 3,3 miliar.

Dalam pernyataannya, IMF memuji langkah pemerintah Pakistan dalam menstabilkan perekonomian, termasuk penguatan disiplin fiskal, pengendalian inflasi, serta reformasi di sektor energi.

Pemerintah Pakistan menyambut dukungan tersebut dan menilai bantuan IMF akan membantu meredakan tekanan terhadap nilai tukar rupee serta memulihkan kepercayaan pasar, dikutip dari Asianlite, Sabtu (27/12/2025).

Namun, persetujuan dana baru ini datang bersamaan dengan rilis laporan internal IMF berjudul Diagnostic Assessment of Governance and Corruption, setebal 186 halaman, yang menggambarkan persoalan tata kelola dan korupsi yang mendalam di Pakistan. Dalam laporan tersebut, IMF menilai korupsi sebagai masalah “makro-kritis” yang tertanam dalam institusi negara dan berdampak langsung pada kinerja ekonomi.

IMF mencatat lemahnya pengelolaan anggaran sebagai salah satu masalah utama. Pada tahun fiskal 2024–2025, realisasi belanja pemerintah tercatat melampaui anggaran yang disetujui hingga 9,4 triliun rupee, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Kelebihan belanja tersebut disahkan setelah kejadian melalui mekanisme hibah tambahan, tanpa pembahasan awal di parlemen.

Laporan itu juga menyoroti Program Pembangunan Sektor Publik (PSDP) yang dinilai tidak efektif. IMF mencatat penumpukan proyek infrastruktur yang belum selesai dengan total perkiraan biaya mencapai 10,7 triliun rupee. Dengan alokasi tahunan sekitar 1,1 triliun rupee, penyelesaian seluruh proyek yang ada diperkirakan membutuhkan waktu hampir satu dekade, bahkan tanpa proyek baru.

Di sektor keuangan, IMF menilai Pakistan telah mencatat kemajuan setelah keluar dari daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) pada 2024. Namun, lembaga tersebut menemukan masih adanya kesenjangan besar antara kerangka hukum dan praktik di lapangan.

Laporan transaksi mencurigakan jarang berujung pada penyelidikan korupsi yang substansial, sementara data kepemilikan manfaat dan pengawasan terhadap individu yang terpapar politik dinilai belum konsisten.

IMF menegaskan bahwa pencairan dana bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi jangka pendek, terutama untuk mencegah krisis yang lebih dalam. Namun, laporan tersebut juga menekankan bahwa tanpa reformasi tata kelola yang nyata dan berkelanjutan, stabilisasi ekonomi berisiko bersifat sementara.

Sejumlah pengamat dan pegiat antikorupsi menilai temuan IMF memperkuat perlunya pengaitan pencairan dana dengan reformasi tata kelola yang dapat diverifikasi.

IMF sendiri menyatakan transparansi fiskal dan penguatan institusi menjadi prasyarat penting bagi ketahanan ekonomi jangka panjang Pakistan.

IMF menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pada akhirnya bergantung pada komitmen institusi domestik. Tanpa pembenahan mendasar terhadap praktik korupsi dan pengelolaan negara, lembaga tersebut memperingatkan bahwa siklus krisis dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal berisiko terus berulang.