Rival Politik Erdogan Hadapi 142 Dakwaan Korupsi, Terancam Hukuman 2.352 Tahun Penjara

Liputan6.com, Ankara - Setelah penangkapan dan pemberhentiannya dari jabatan pada Maret 2025, mantan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu kini menghadapi dakwaan besar-besaran dari kepala kejaksaan Istanbul, yang menuduhnya bertanggung jawab atas 142 dugaan tindak pidana terkait korupsi dan kejahatan terorganisir.

Imamoglu, tokoh oposisi terkemuka yang secara luas dianggap sebagai penyaing utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, ditangkap pada Maret lalu bersama sejumlah pejabat kota yang dituduh menjalankan organisasi kriminal, menerima suap, melakukan pemerasan, dan pengaturan tender. Ia dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut.

Kepala Kejaksaan Akın Gurlek, seperti dikutip dari Associated Press dan dilaporkan oleh televisi swasta Haberturk serta sejumlah media lain, mengatakan bahwa dakwaan setebal 3.900 halaman itu memuat 402 tersangka, dengan Imamoglu sebagai tersangka utama.

Menurut kantor Gurlek, Imamoglu didakwa mengorganisir kelompok kriminal, 12 tuduhan suap, tujuh tuduhan pencucian uang, dan tujuh tuduhan penipuan. Selain itu, ia juga dimintai pertanggungjawaban atas berbagai kejahatan yang diduga dilakukan oleh pihak lain, termasuk suap, penipuan, dan pengaturan tender.

Tanggal persidangan akan ditetapkan setelah pengadilan secara resmi menerima dakwaan tersebut. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, menurut laporan Haberturk, Imamoglu dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 2.352 tahun.

Kasus korupsi ini merupakan salah satu dari beberapa proses hukum yang menjerat Imamoglu.

Bulan lalu, jaksa juga mengajukan tuduhan spionase terhadapnya, yang terkait dengan penyelidikan atas kampanye politiknya dan seorang pengusaha yang ditangkap pada Juli karena diduga melakukan kegiatan intelijen atas nama pemerintah asing.

Imamoglu dituduh mentransfer data pribadi warga Istanbul untuk memperoleh pendanaan internasional bagi kampanyenya. Ia menepis tuduhan tersebut sebagai "omong kosong".

Kasus hukum lain yang masih berlangsung mencakup tuduhan menghina anggota Dewan Pemilihan Agung, ancaman dan penghinaan terhadap Gurlek, jaksa penuntut umum, serta tuduhan pemalsuan ijazah dan dokumen.

Para pengkritik menilai rangkaian kasus hukum ini, bersama kasus-kasus lain yang menargetkan wali kota dan pejabat dari Partai Rakyat Republik (CHP), sebagai bagian dari pengetatan politik yang lebih luas setelah partai tersebut menunjukkan kinerja kuat dalam pemilihan lokal tahun lalu. Beberapa pemerintahan kota yang dipimpin oleh partai oposisi telah menghadapi gelombang penangkapan sepanjang tahun.

Pemerintah menolak tuduhan bermotif politik tersebut, dengan menegaskan bahwa lembaga peradilan bersifat independen dan penyelidikan yang dilakukan berfokus pada dugaan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.

Setelah pemberhentian Imamoglu, Dewan Kota Istanbul menunjuk Nuri Aslan sebagai wali kota sementara pada 26 Maret. Aslan, yang juga berasal dari Partai Rakyat Republik (CHP), terpilih melalui pemungutan suara di dewan kota dengan 177 suara dari total 314 anggota. Ia akan menjabat sementara hingga pengadilan mengeluarkan keputusan akhir mengenai status Imamoglu.