Australia dan Papua Nugini Tandatangani Perjanjian Pertahanan Bersejarah, Picu Kekhawatiran China

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Gedung Parlemen Australia pada Senin (6/10/2025). (Dok. Mick Tsikas/AAP Image via AP)... Selengkapnya

Liputan6.com, Canberra - Para pemimpin Australia dan Papua Nugini pada Senin (6/10/2025) menandatangani perjanjian pertahanan bilateral yang, menurut China, secara tidak adil menargetkan negaranya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menyebut perjanjian ini sebagai pakta pertahanan bersama yang akan memungkinkan integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara angkatan pertahanan dan personel militer kedua negara.

Perjanjian ini menjadi satu-satunya pakta keamanan tingkat aliansi yang dimiliki Australia selain Perjanjian ANZUS yang ditandatangani dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru pada tahun 1951. Bagi Papua Nugini, yang merupakan tetangga terdekat dan bekas koloni Australia, ini adalah perjanjian pertahanan pertama dalam sejarahnya.

Perjanjian tersebut akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh parlemen kedua negara.

Albanese mengatakan bahwa merupakan kehormatan besar bagi Australia karena negara tetangganya yang paling dekat kini menjadi sekutu terbarunya.

"Perjanjian ini memuat kewajiban pertahanan bersama yang serupa dengan komitmen Australia dalam Perjanjian ANZUS, di mana kami menyatakan bahwa jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu negara, kami akan bertindak bersama menghadapi bahaya tersebut," ujar Albanese dalam konferensi pers bersama Marape di Gedung Parlemen Australia seperti dilansir AP.

Dia menambahkan, "Kedua negara juga sepakat untuk tidak melakukan kegiatan atau menandatangani perjanjian apa pun yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian ini."

2 dari 2 halaman

Respons terhadap Kekhawatiran China

Sebulan sebelumnya, setelah keduanya menandatangani pernyataan bersama yang mendukung prinsip utama perjanjian ini, Kedutaan Besar China di Papua Nugini mengeluarkan pernyataan bahwa pakta bilateral semacam ini tidak boleh bersifat eksklusif atau membatasi negara berdaulat untuk bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Pakta tersebut juga harus menahan diri untuk tidak menargetkan pihak ketiga mana pun atau merugikan hak dan kepentingan sah pihak lain," tulis kedutaan itu di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Marape menegaskan bahwa perjanjian ini tidak mengubah kebijakan luar negeri utama Papua Nugini, yaitu berteman dengan semua pihak dan tidak memusuhi siapa pun.

"Ini bukan perjanjian yang menciptakan musuh, namun justru memperkuat persahabatan. Kepada China, kami sudah bersikap terbuka dan menjelaskan bahwa Australia telah menjadi mitra keamanan pilihan kami, dan mereka memahaminya," ujar Marape.

Dia menambahkan bahwa perjanjian ini memperkokoh kemitraan keamanan Papua Nugini dengan Australia, tanpa bermaksud menciptakan permusuhan di tempat lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan Australia telah meningkatkan kerja sama militer dengan Papua Nugini, yang dianggap sebagai mitra strategis penting untuk mengimbangi pengaruh China yang terus tumbuh di kawasan Pasifik.

Bagi Papua Nugini, hubungan keamanan ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan hubungan luar negerinya, karena di satu sisi negara tersebut memperkuat kerja sama pertahanan dengan Australia, namun di sisi lain juga berupaya mempererat hubungan ekonomi dengan China.

Sejak tahun 2022, Australia semakin aktif memperkuat hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik, setelah Beijing menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon, yang menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pembangunan pangkalan Angkatan Laut China di Pasifik Selatan.

Selain Australia dan Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, dan Tonga merupakan beberapa dari sedikit negara kepulauan di Pasifik Selatan yang memiliki militer. Saat ini, Australia juga sedang merundingkan pakta pertahanan bilateral dengan Fiji.

Sejak tahun 2019, tiga negara kepulauan Pasifik telah mengalihkan pengakuan diplomatik mereka dari Taiwan ke Beijing, seiring dengan meningkatnya pengaruh China di kawasan tersebut. Amerika Serikat dan sekutunya kini semakin mengkhawatirkan pengaruh China dalam bidang keamanan, termasuk melalui program pelatihan kepolisian di Fiji, Kiribati, Samoa, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.