Singapura Akan Akui Negara Palestina jika Memiliki Pemerintahan yang Efektif

Liputan6.com, Singapura - Singapura akan meninjau kembali posisinya terkait pengakuan negara Palestina jika situasi terus memburuk atau jika Israel mengambil langkah lebih jauh untuk mematikan solusi dua negara. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Vivian Balakrishnan di parlemen pada Senin (22/9/2025).

"Kami akan mengakui Negara Palestina ketika ada pemerintahan yang efektif, yang menerima hak Israel untuk eksis dan secara tegas meninggalkan terorisme," kata Balakrishnan seperti dilansir CNA.

Pernyataan ini muncul setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengakui Negara Palestina pada Minggu (21/9), sebuah langkah yang lahir dari frustrasi atas perang di Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara. Keputusan empat negara Barat itu menempatkan mereka sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang juga mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk tanah air merdeka dari wilayah-wilayah pendudukan.

Balakrishnan mengatakan Singapura akan memberlakukan sanksi spesifik pada para pemimpin kelompok pemukim sayap kanan radikal atau organisasi yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dengan rincian yang akan diumumkan kemudian. Dia menegaskan bahwa permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional dan Singapura telah mendukung resolusi PBB yang menolak aktivitas tersebut serta menyerukan Israel menghentikan pembangunan dan perluasan yang merusak prospek solusi dua negara.

Tindakan Israel di Gaza, sebut Balakrishnan, sudah terlalu jauh dan terlalu lama.

Dia menilai operasi militer Israel yang semakin intensif di Kota Gaza telah memperburuk penderitaan panjang warga sipil tidak bersalah. Lebih dari 60.000 orang dilaporkan tewas, sepertiganya anak-anak.

"Singapura mengecam pembunuhan warga sipil tidak bersalah. Ini tidak dapat diterima," tegas Balakrishnan.

Situasi kemanusiaan di Gaza disebutnya berada di ambang kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah. Dia menegaskan bahwa penolakan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil sama sekali tidak dapat diterima, bahkan berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.

Balakrishnan menjelaskan bahwa Otoritas Palestina saat ini hanya mengelola Tepi Barat, sedangkan Gaza dikuasai Hamas sejak Juni 2007. Selama 18 tahun terakhir tidak ada pemerintahan Palestina yang bersatu dengan kendali efektif atas kedua wilayah itu, sehingga masa depan Gaza setelah gencatan senjata masih belum jelas.

Dia menambahkan, Hamas terus menolak hak Israel untuk eksis dan belum meninggalkan terorisme maupun melucuti senjata. Namun, Singapura tetap menjalin hubungan baik dengan Otoritas Palestina dan menyambut komitmennya untuk melakukan reformasi serta melucuti Hamas.

Singapura telah secara konsisten menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki negara, sebagaimana tercermin dalam rekam jejak pemungutan suara di PBB. Namun, Balakrishnan menilai masih harus dilihat apakah Otoritas Palestina benar-benar dapat melucuti dan menyingkirkan Hamas dari Gaza.

Dia memastikan bahwa Singapura tetap mempertahankan posisinya sambil membantu Otoritas Palestina memperkuat kapasitasnya. Menurutnya, dukungan Singapura terhadap solusi dua negara berarti menentang langkah apa pun dari Israel yang mematikan prospek tersebut, termasuk aneksasi sepihak atas wilayah pendudukan yang merupakan pelanggaran nyata hukum internasional.

Balakrishnan menekankan pula komitmen Singapura dalam bantuan kemanusiaan. Dia mencatat Singapura telah menyalurkan 10 gelombang bantuan dengan total lebih dari 24 juta dolar Singapura, termasuk mendukung rumah sakit di Mesir yang merawat warga Palestina terluka. Saat ini, tim medis Singapura berada di Kairo untuk mendukung Nasser Institute, sementara Angkatan Bersenjata Singapura menugaskan dua perwira penghubung di sana untuk mengoordinasikan bantuan. Singapura juga berupaya mengirim tim medis tambahan bila kondisi memungkinkan.

Sebagai bagian dari Inisiatif Restoring Hope untuk Gaza yang digagas Yordania, Singapura akan menyediakan pasokan prostetik bagi sekitar 100 warga Palestina yang diamputasi, serta menyumbangkan USD 500.000 untuk mendukung Program Pangan Dunia memerangi kelaparan di Gaza.

Menutup pidatonya, Balakrishnan menekankan bahwa kompromi teritorial dan politik mutlak diperlukan agar konflik dapat diselesaikan. Dia menyebut rakyat Israel dan Palestina sama-sama memiliki klaim sah atas negara berdaulat di tanah leluhur mereka, sehingga tidak mungkin ada "dari sungai hingga laut" bagi salah satu pihak tanpa menimbulkan konsekuensi mengerikan. Sebagai sahabat bagi kedua bangsa, Singapura berharap akan muncul kemauan politik dan kepemimpinan yang terinspirasi di kedua pihak untuk memulai perundingan langsung menuju solusi dua negara sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.