Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan Izinkan Suami Gunakan Nama Belakang Istri

Liputan6.com, Pretoria - Pengadilan tertinggi di Afrika Selatan memutuskan bahwa seorang suami berhak menggunakan nama belakang istrinya. Putusan ini sekaligus membatalkan aturan lama yang sebelumnya melarang hal tersebut.

Kemenangan ini diraih dua pasangan yang mengajukan gugatan. Mahkamah Konstitusi menilai aturan lama itu merupakan "warisan kolonial" yang mencerminkan diskriminasi berbasis gender, dilansir dari BBC, Sabtu (13/9/2025).

Kasus ini bermula ketika Henry van der Merwe ditolak untuk memakai nama belakang istrinya, Jana Jordaan. Hal serupa juga dialami Andreas Nicolas Bornman, yang tidak bisa menambahkan nama belakang istrinya, Jess Donnelly, ke dalam nama ganda Donnelly-Bornman. Hal ini dilaporkan penyiar publik SABC.

Parlemen kini diwajibkan mengubah Undang-Undang Pencatatan Kelahiran dan Kematian beserta peraturannya agar putusan baru ini bisa berlaku. Aturan tersebut pertama kali diberlakukan saat Afrika Selatan masih berada di bawah pemerintahan minoritas kulit putih.

Dua pasangan yang menggugat menyebut aturan lama itu kuno, patriarkal, dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam konstitusi Afrika Selatan yang disahkan setelah berakhirnya apartheid pada 1994.

Mereka sempat menang di pengadilan tingkat bawah, lalu meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengesahkan putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa dalam banyak budaya Afrika, perempuan tetap mempertahankan nama lahir setelah menikah, dan anak-anak sering memakai nama klan dari pihak ibu.

Tradisi itu berubah setelah kedatangan penjajah Eropa dan misionaris Kristen yang membawa nilai-nilai Barat.

"Kebiasaan istri mengambil nama belakang suami berasal dari hukum Romawi-Belanda, dan dari situlah masuk ke dalam hukum umum Afrika Selatan," tulis pengadilan.

Pengadilan menambahkan, Afrika Selatan memang telah membuat kemajuan besar dalam kesetaraan gender, tetapi masih ada aturan dan praktik yang melanggengkan "stereotip berbahaya".

Menariknya, Menteri Dalam Negeri Leon Schreiber maupun Menteri Kehakiman dan Pembangunan Konstitusional Mamoloko Kubayi tidak menolak permohonan dua pasangan tersebut. Mereka justru sepakat bahwa hukum lama itu sudah ketinggalan zaman.

Bahkan, sebuah lembaga hukum bernama Free State Society of Advocates ikut mendukung. Lembaga itu berpendapat bahwa larangan bagi laki-laki untuk memakai nama belakang istrinya memperkuat stereotip berbahaya, karena menghalangi laki-laki memperoleh pilihan yang justru sudah tersedia untuk perempuan.