19 Orang Tewas dalam Demonstrasi Anti Korupsi dan Larangan Media Sosial di Nepal

Liputan6.com, Kathmandu - Sedikitnya 19 orang tewas pada Senin (8/9/2025), ketika polisi membubarkan demonstrasi di Kathmandu dan wilayah lain di Nepal yang menuntut pemerintah mencabut larangan media sosial dan menindak korupsi.

Sejumlah situs media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, tidak dapat diakses di Nepal sejak Jumat (5/9) setelah pemerintah memblokir 26 platform yang belum terdaftar, membuat para pengguna marah dan bingung.

Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu area terbatas di dekat gedung parlemen.

"Sebanyak 17 orang telah meninggal," kata juru bicara Kepolisian Lembah Kathmandu Shekhar Khanal kepada AFP, seraya menambahkan lebih dari 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 polisi.

Menurut laporan media lokal, dua orang lainnya tewas di Distrik Sunsari di timur Nepal.

Menyusul kekerasan tersebut, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri pada rapat kabinet di malam hari.

"Saya datang untuk melakukan protes damai, namun pemerintah menggunakan kekerasan," ungkap Iman Magar (20), yang terkena tembakan di lengan kanannya. "Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam yang menghancurkan sebagian tangan saya. Dokter mengatakan saya harus menjalani operasi."

Sirene meraung di seluruh kota saat para korban dibawa ke rumah sakit.

"Saya belum pernah melihat situasi yang begitu mengerikan di rumah sakit," sebut Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil yang menerima banyak korban luka. "Gas air mata juga masuk ke area rumah sakit, membuat para dokter kesulitan bekerja."

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut penyelidikan cepat dan transparan atas kekerasan yang terjadi.

"Kami terkejut atas jatuhnya korban tewas dan luka di antara para demonstran di Nepal hari ini dan kami mendesak agar dilakukan penyelidikan yang cepat serta transparan," tutur juru bicara kantor HAM PBB Ravina Shamdasani. "Kami telah menerima sejumlah tuduhan serius mengenai penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan."

Amnesty International mengatakan peluru tajam telah digunakan terhadap para demonstran.

Pemerintah distrik memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah utama di Kathmandu.

Sebelumnya, beberapa demonstran sempat memanjat dinding masuk ke area parlemen dan gerbangnya dirusak.

Protes serupa digelar pula di distrik-distrik lain di seluruh negeri.

Platform populer seperti Instagram memiliki jutaan pengguna di Nepal yang mengandalkannya untuk hiburan, berita, dan bisnis.

"Kami dipicu oleh larangan media sosial, namaun itu bukan satu-satunya alasan kami berkumpul di sini," kata mahasiswa bernama Yujan Rajbhandari (24). "Kami memprotes korupsi yang sudah dilembagakan di Nepal."

Para demonstran memulai aksi mereka dengan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum meneriakkan yel-yel menentang penghentian media sosial dan korupsi.

Mahasiswi bernama Ikshama Tumrok (20) mengatakan dia memprotes sikap otoriter pemerintah.

"Kami ingin melihat perubahan. Generasi sebelumnya mungkin masih bertahan dengan situasi ini, tetapi bagi kami harus diakhiri sekarang," ujar Ikshama kepada AFP.

Dalam beberapa tahun terakhir telah dilaporkan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan menteri, mantan menteri, dan pejabat berprofil tinggi.

Sejak larangan diberlakukan, video-video yang memperlihatkan kontras antara penderitaan warga Nepal biasa dengan anak-anak politikus yang pamer barang mewah dan liburan mahal menjadi viral di TikTok, yang masih beroperasi.

"Telah ada gerakan di luar negeri melawan korupsi dan mereka (pemerintah) takut hal yang sama terjadi di sini," kata pengunjuk rasa Bhumika Bharati.

Sebelumnya pemerintah Nepal telah memberikan waktu tujuh hari kepada perusahaan media sosial yang terdampak agar mendaftar di Nepal, menunjuk perwakilan, dan menetapkan pejabat pengaduan serta kepatuhan yang berdomisili di negara tersebut. Sementara itu, dalam pernyataan pada Minggu (7/9), pemerintah menegaskan bahwa mereka menghormati kebebasan berpikir dan berekspresi, serta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang menjamin perlindungan dan penggunaan bebas tanpa hambatan.

Nepal sebelumnya pernah membatasi akses ke sejumlah platform daring populer.

Pemerintah memblokir akses ke aplikasi pesan Telegram pada Juli dengan alasan meningkatnya penipuan dan pencucian uang secara daring. Namun, pemerintah mencabut larangan sembilan bulan terhadap TikTok pada Agustus tahun lalu setelah platform itu menyetujui kepatuhan terhadap regulasi Nepal.