Anutin Charnvirakul Terpilih Sebagai Perdana Menteri Baru Thailand

Liputan6.com, Bangkok - Parlemen Thailand pada Jumat (5/9/2025) memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri baru negara itu.

Dia meraih mayoritas 311 suara, mengalahkan kandidat dari Partai Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, dalam pemilihan perdana menteri pertama di parlemen sejak 2019. Chaikasem sendiri memperoleh 152 suara dari total 490 suara yang diberikan, sementara ada 27 abstain.

Anutin sudah berada di posisi terdepan sebelum pemungutan suara pada Jumat, dengan menyatakan bahwa dia telah mengamankan 146 suara dari partainya sendiri, Bhumjaithai, dan sekutu-sekutunya. Sementara itu, blok parlemen terbesar, Partai Rakyat, mengatakan 143 anggotanya juga akan mendukungnya dengan syarat parlemen dibubarkan untuk pemilu baru dalam waktu empat bulan.

"Rasanya wajar untuk merasa bersemangat," kata Anutin kepada para wartawan saat dia tiba untuk mengikuti pemungutan suara seperti dilansir CNA.

Anutin, yang kini berusia 58 tahun dan pewaris konglomerasi konstruksi keluarganya, memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, serta menteri kesehatan. Namun, namanya paling dikenal publik setelah dia menepati janji politik pada 2022 untuk melegalkan ganja di Thailand. Meski begitu, kebijakan tersebut kini sedang direvisi dan diperketat agar penggunaannya difokuskan terutama untuk kepentingan medis.

Dalam masa penanganan COVID-19 di Thailand yang bergantung pada pariwisata, Anutin menuduh orang Barat sebagai pembawa virus. Pernyataan itu memicu kritik tajam dan membuatnya harus meminta maaf.

Naiknya Anutin ke kursi perdana menteri menjadi pukulan besar lain bagi klan Shinawatra, yang telah menjadi pemain utama dalam politik Thailand selama dua dekade terakhir. Gerakan populis mereka yang sudah lama berhadapan dengan kubu pro-militer dan pro-monarki, belakangan makin terpuruk oleh berbagai persoalan hukum dan politik.

Anutin sempat mendukung koalisi mantan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, namun musim panas ini dia menarik dukungan setelah kecewa dengan sikap Paetongtarn dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja.

Mahkamah Konstitusi Thailand pada 29 Agustus 2025 memutuskan mencopot Paetongtarn karena dinilai melanggar etika serius dalam penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja. Putusan itu berawal dari percakapan telepon pribadinya dengan mantan perdana menteri Kamboja, Hun Sen, yang bocor ke publik pada Juni lalu. Dalam rekaman itu, Paetongtarn terlalu akrab dengan Hun Sen dan bahkan mengkritik seorang komandan militer Thailand sebagai bagian dari kubu lawan. Pengadilan menilai tindakannya menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, sehingga dia diberhentikan meski baru setahun menjabat.