AS Veto Keputusan Palestina jadi Anggota Penuh PBB Dikecam, Kepresidenan Palestina: Ini Tidak Adil

Liputan6.com, Jenewa - Amerika Serikat (AS) telah memveto permintaan Palestina kepada Dewan Keamanan/DK PBB agar menjadi anggota penuh PBB, sehingga menghalangi pengakuan badan dunia tersebut atas negara Palestina.

Menurut laporan The Guardian yang dikutip Jumat (19/4/2024), pemungutan suara di dewan keamanan yang beranggotakan 15 orang itu menghasilkan 12 suara mendukung, Amerika Serikat menentang dan dua abstain, Inggris dan Swiss.

Para pejabat AS berharap Washington dapat menghindari penggunaan hak vetonya jika negara-negara lain keberatan dengan rancangan resolusi sebelum dewan tersebut merekomendasikan "Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB".

Sebelum pemungutan suara, para diplomat mengatakan misi AS telah berusaha meyakinkan satu atau dua anggota dewan lainnya untuk abstain, untuk mengurangi isolasi Washington terhadap isu tersebut, namun para pejabat Amerika mengatakan mereka pasrah karena harus menggunakan hak veto AS sekali lagi untuk mendukung resolusi Israel.

Pendirian Washington adalah bahwa munculnya negara Palestina harus merupakan hasil perundingan mengenai seluruh aspek penyelesaian perdamaian Timur Tengah.

"Kami sepenuhnya percaya pada solusi dua negara dan negara untuk rakyat Palestina. Kami percaya cara terbaik dan paling berkelanjutan untuk melakukan hal ini adalah melalui negosiasi langsung antar pihak," kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, kepada wartawan di pesawat Air Force One pada hari Kamis (18/4).

Kepresidenan Palestina mengecam veto AS sebagai tindakan yang "tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan".

Menjelaskan sikap abstain Inggris, utusan Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan: "Kami percaya bahwa pengakuan atas negara Palestina tidak boleh dilakukan pada awal proses baru, namun tidak harus pada akhir proses. proses."

Woodward menambahkan: "Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang terjadi di Gaza."

2 dari 3 halaman

Status Palestina Pengamat Non-Anggota

Pandangan rinci pada awal pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina. (Manuel Elías/UN Photo)

Warga Palestina saat ini mempunyai status non-member observer (pengamat non-anggota), yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012. Permohonan untuk menjadi anggota penuh dengan hak suara harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan dua pertiga dari Majelis Umum.

"Eskalasi yang terjadi baru-baru ini menjadikan dukungan terhadap upaya itikad baik untuk mencapai perdamaian abadi antara Israel dan negara Palestina yang sepenuhnya independen, layak, dan berdaulat menjadi semakin penting," kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres kepada dewan.

“Kegagalan mencapai kemajuan menuju solusi dua negara hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan risiko bagi ratusan juta orang di kawasan ini, yang akan terus hidup di bawah ancaman kekerasan," katanya.

Guterres juga mengatakan bahwa komitmen Israel untuk meningkatkan akses bantuan ke Jalur Gaza memiliki dampak yang terbatas atau bahkan tidak berdampak sama sekali.

"Kemajuan nyata di satu bidang sering kali terhambat karena penundaan dan pembatasan di bidang lain," kata Sekretaris Jenderal PBB itu.

"Contohnya, meskipun pihak berwenang Israel telah mengizinkan lebih banyak konvoi bantuan, izin tersebut sering kali diberikan ketika hari sudah terlalu larut untuk melakukan pengiriman dan kembali dengan selamat," jelasnya. "Jadi dampaknya terbatas, kadang nihil."

3 dari 3 halaman

Kami Tidak akan Berhenti Berupaya

Ilustrasi bendera Palestina — Palestina (iStock)

Riyad Mansour, Pengamat Tetap Negara Palestina, mengatakan hak rakyatnya untuk menentukan nasib sendiri tidak pernah tunduk pada tawar-menawar atau negosiasi.

Merupakan hak yang alami, bersejarah dan sah "untuk hidup di tanah air kita, Palestina, sebagai negara merdeka yang bebas dan berdaulat," katanya seperti dikutip dari situs UN.org.

"Kami datang ke Dewan Keamanan hari ini (18/4) sebagai momen bersejarah yang penting, secara regional dan internasional, sehingga kami bisa menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Kami menempatkan Anda di atas tanggung jawab bersejarah untuk membangun fondasi perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan kami."

Anggota Dewan diberi kesempatan "untuk menghidupkan kembali harapan yang telah hilang di antara rakyat kita" dan untuk menerjemahkan komitmen mereka terhadap solusi dua negara ke dalam tindakan tegas "yang tidak dapat diubah atau ditarik kembali", dan mayoritas anggota Dewan "telah melakukannya" meningkat ke tingkat momen bersejarah ini, dan mereka telah berdiri di sisi keadilan dan kebebasan dan harapan, sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan kemanusiaan serta hukum yang harus mengatur dunia kita dan sejalan dengan logika sederhana.”

Mansour menyatakan penghargaannya kepada negara-negara yang mendukung permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB dan kepada mereka yang mendukung rancangan resolusi tersebut.

"Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan keinginan kami, dan tidak akan menggagalkan tekad kami," katanya.

"Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami. Negara Palestina tidak bisa dihindari. Ini nyata. Barangkali mereka melihatnya jauh, namun kami melihatnya dekat, dan kamilah orang-orang yang beriman."