Studi: Ujaran Kebencian Anti-Muslim Melonjak di India

Potret Aktivitas Pedagang Pasar di New Delhi — Seorang pria membeli membeli kembang kol di pasar grosir buah dan sayuran di New Delhi, India (27/3). Pasar jalanan Delhi dilaporkan memberikan omset lebih besar dibandingkan dengan mal. (AFP Photo/Noemi Cassanelli)

Liputan6.com, New Delhi - Ujaran kebencian anti-muslim di India meningkat sebesar 62 persen pada paruh kedua tahun 2023 dibandingkan dengan enam bulan pertama tahun yang sama. Demikian diungkapkan kelompok penelitian yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS), pada Senin (26/2/2024).

Perang Hamas Vs Israel di Jalur Gaza disebut laporan itu berperan penting dalam tiga bulan terakhir.

India Hate Lab mendokumentasikan 668 insiden ujaran kebencian yang menargetkan muslim pada tahun 2023, di mana 255 di antaranya terjadi pada paruh pertama tahun 2023, sementara 413 terjadi dalam enam bulan terakhir tahun 2023.

Menurut laporan tersebut, sekitar 75 persen atau 498 dari insiden terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh merupakan negara bagian yang paling banyak menyebarkan ujaran kebencian.

Antara 7 Oktober – ketika perang Hamas Vs Israel meletus – dan tanggal 31 Desember 2023, terdapat 41 insiden ujaran kebencian terhadap muslim India terkait perang tersebut. Itu menyumbang sekitar 20 persen ujaran kebencian selama tiga bulan terakhir tahun 2023.

2 dari 3 halaman

Era Modi

Perdana Menteri India Narendra Modi (Dok. AFP)

Kelompok peneliti tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan definisi ujaran kebencian yang ditetapkan PBB – bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut termasuk agama, etnis, kebangsaan, ras atau gender.

Mereka menuduh adanya penganiayaan terhadap umat Islam di bawah pemerintahan Modi, yang menjadi perdana menteri pada tahun 2014 dan diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan setelah pemilu tahun 2024.

Para peneliti merujuk pada undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang oleh kantor hak asasi manusia PBB disebut diskriminatif secara mendasar; undang-undang anti-konversi yang menentang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi; dan pencabutan status khusus Kashmir yang mayoritas penduduknya muslim pada tahun 2019.

Ada juga pembongkaran properti muslim atas nama penghapusan bangunan ilegal dan larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.

3 dari 3 halaman

Dibantah

Pengemudi Taksi dan Bajaj di New Delhi, India, 18 April 2022. (AP Photo/Manish Swarup)

Pemerintahan Modi menyangkal adanya pelecehan terhadap kelompok minoritas dan mengatakan kebijakannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh rakyat India.

India Hate Lab mengatakan pihaknya melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi video ujaran kebencian yang diunggah di media sosial, dan mengumpulkan data insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media lokal.

Melihat Pendistribusian Mesin Pemungutan Suara Elektronik pada Pemilu India