KKB Papua Rencana Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera Setahun, Ini Respons Kemlu RI

Lebih lanjut, Fakhiri juga meminta semua pihak bersabar dengan kerja keras TNI Polri dan pemerintah dalam penyelamatan ini.

"Upaya pembebasan ini menggunakan lapisan semua unsur yang ada di Nduga maupun Papua. Dalam kesempatan tadi, pemerintah Selandia Baru masih mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI)," jelasnya.

"Mau setahun, mau berapa lama yang penting keselamatan pilot lebih penting. Saya tidak pernah mau digiring oleh hal yang lain, artinya aparat akan bekerja secara maksimal, sehingga langkah dan tindakan TNI-Polri tidak berdampak," sambungnya.

Kepala Satgas Damai Cartenz, Kombes Faizal Rahmadani menambahkan kendala dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air. Selain medan, hambatan cuaca, hambatan perlengkapan dan peralatan itu membuat kepolisian lebih mengedepankan negosiasi.

Sehari sebelumnya, Kevin Jeffery Burnet juga bertemu Pangkogabwilhan III Letnan Jenderal TNI Richard TH Tampubolon di Timika, Papua Tengah, Selasa (6/2).

Dalam pertemuan itu, pemerintah Selandia Baru berharap pembebasan pilot mengedepankan soft approach.

"Pemerintah Selandia Baru menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Dubes Selandia Baru juga menyampaikan pesan khusus dari pemerintah Selandia Baru bahwa kami mengakui kedaulatan Indonesia," jelas Richard.

Informasi yang diterima Pangkogabwilhan III, keadaan pilot dalam kondisi sehat, meskipun ada kesulitan dalam pasokan logistik dan akses terhadap kesehatan. 

"Pilot dijaga ketat oleh kelompok bersenjata dan terkadang tinggal bersama dengan masyarakat sipil, sehingga TNI sangat berhati-hati dalam mengambil solusi terbaik terkait masalah ini," jelasnya.

Upaya lain yang dilakukan TNI adalah pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat termasuk pemerintah daerah (pemda).