Turki Akhirnya Restui Swedia Gabung NATO

Bulan lalu, komite urusan luar negeri Parlemen Turki memberikan persetujuannya terhadap pencalonan Swedia pada tahap pertama proses legislatif, setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengirimkan protokol aksesinya kepada anggota parlemen untuk mendapatkan persetujuan.

"Di masa lalu, Swedia adalah negara yang menjadi pusat keberadaan dan aktivitas PKK di Eropa," kata Fuat Oktay, legislator senior di partai pemerintahan Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan, yang juga ketua komite urusan luar negeri parlemen.

Swedia sejak itu, antara lain, mengubah undang-undang anti-terorisme, mengekang kegiatan keuangan PKK, menghukum seorang tersangka atas dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengekstradisi tersangka lain, dan mencabut pembatasan penjualan senjata ke Turki.

"Lingkaran yang berafiliasi dengan PKK tidak lagi menemukan ruang yang nyaman untuk bermanuver di Swedia seperti yang mereka lakukan di masa lalu," kata Oktay, menjelaskan mengapa partai yang berkuasa kini mendukung upaya Stockholm.

Swedia telah menjanjikan kerja sama yang lebih erat dengan Turki dalam kontraterorisme dan mendukung ambisi Turki untuk menghidupkan kembali upaya keanggotaannya di Uni Eropa.

Partai oposisi utama Turki juga mendukung keanggotaan Swedia dalam aliansi tersebut, namun partai sayap kanan-tengah dan partai pro-Kurdi termasuk di antara partai-partai yang menentangnya.

"Langkah-langkah Swedia mengenai ekstradisi buronan penjahat atau perang melawan terorisme masih terbatas dan tidak memadai," ujar Musavat Dervisoglu, anggota parlemen dari Partai Baik.

Erdogan mengaitkan ratifikasi keanggotaan Swedia di NATO dengan persetujuan Kongres AS atas permintaan Turki untuk membeli 40 jet tempur F-16 baru dan perlengkapannya dalam rangka memodernisasi armada Turki. Dia juga mendesak Kanada dan sekutu NATO lainnya untuk mencabut embargo senjata terhadap Turki.

Koray Aydin, legislator Partai Baik lainnya, mendesak parlemen menunda ratifikasi aksesi Swedia sampai penjualan F-16 dan peralatan modernisasi disetujui di Washington, dengan mengatakan Turki akan kehilangan daya tawar yang penting.

Pemerintahan Joe Biden tidak pernah secara resmi mengaitkan penjualan F-16 dengan ratifikasi Turki atas keanggotaan Swedia di NATO. Namun, banyak anggota Kongres yang berpengaruh mengatakan mereka tidak akan mendukung penjualan tersebut kecuali dan sampai Turki menandatangani aksesi Swedia ke dalam NATO.

Namun, para pejabat pemerintah Turki tetap mengatakan mereka mengharapkan tindakan yang relatif cepat terhadap penjualan F-16 setelah Turki meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO.

Di Washington, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan bahwa Swedia lebih dari siap untuk menjadi sekutu NATO.

Dia menambahkan, "Sudah waktunya bagi Swedia untuk menjadi sekutu NATO. Mereka memiliki militer yang modern dan canggih -- yang membuat kita merasa nyaman. Dan mereka akan menambahkan kemampuan militer yang sangat signifikan ke dalam aliansi tersebut."

Swedia dan Finlandia meninggalkan posisi non-blok militer mereka untuk mencari perlindungan di bawah payung keamanan NATO, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Finlandia sukses bergabung dengan aliansi tersebut pada April, menjadi anggota NATO ke-31, setelah parlemen Turki meratifikasi tawaran negara Nordik tersebut.

Hongaria juga telah membatalkan pencalonan Swedia, dengan tuduhan bahwa para politikus Swedia telah mengatakan kebohongan terang-terangan tentang kondisi demokrasi Hongaria.

Belum jelas kapan parlemen Hongaria akan mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan nasib keanggotaan Swedia di NATO.

PM Hongaria Viktor Orban pada hari Selasa mengumumkan bahwa dia mengirim surat kepada PM Kristersson, mengundangnya ke Budapest untuk membahas masuknya Swedia ke dalam NATO.

NATO membutuhkan persetujuan bulat dari semua anggota yang ada untuk melakukan ekspansi. Turki dan Hongaria adalah satu-satunya negara yang bertahan, sehingga membuat frustrasi sekutu NATO lainnya yang telah mendesak agar Swedia dan Finlandia segera bergabung.