Papua Nugini Buka Kedutaan Besar di Yerusalem, Israel: Mempermudah Pengembangan Berbagai Proyek

Sebelum bertolak untuk membuka kedutaan besar Papua Nugini di Yerusalem, PM Marape mengatakan kepada media lokal bahwa Israel akan mendanai sebagian besar biaya kantor tersebut selama dua tahun pertama. Menurut PM Marape, Israel membantu pihaknya menemukan lokasi permanen bagi Kedutaan Besar Papua Nugini.

Dilansir Al Jazeera, PM Netanyahu mengungkapkan bahwa pembukaan Kedutaan Besar Papua Nugini akan mempermudah pengembangan proyek pertanian, kesehatan, air, dan teknologi.

"Hal ini tidak hanya memungkinkan kita untuk menghargai masa lalu, namun juga meraih masa depan," kata PM Netanyahu dalam upacara pembukaan.

PM Netanyahu didampingi oleh Menteri Luar Negeri Eli Cohen, yang baru tiba dari Bahrain, dan Wali Kota Yerusalem Moshe Lion saat menghadiri upacara pembukaan. Sebelum upacara dimulai, PM Netanyahu dan PM Marape dilaporkan menggelar pertemuan tertutup.

Bersama delegasinya yang mencakup sejumlah pendeta, PM Marape juga mengunjungi Kota Tua Yerusalem dan Gereja Makam Suci pada Selasa.

Kementerian Luar Negeri Papua Nugini mengumumkan akan membuka kedutaan besar di Yerusalem pada Februari 2023, setelah Menteri Luar Negeri Eli Cohen berbicara dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkachenko.

Pembukaan Kedutaan Besar Papua Nugini di Yerusalem terjadi setelah dua pengumuman serupa dari negara lain. Pada akhir Agustus, Sierra Leone mengatakan akan membuka kedutaan besarnya di Yerusalem.

Sepekan sebelumnya, Paraguay mengumumkan bahwa mereka akan membuka kembali kedutaan besarnya di Yerusalem.

Negara-negara yang telah membuka kedutaan besarnya di Yerusalem sejauh ini adalah Amerika Serikat (AS), Guatemala, Honduras, dan Kosovo. Pembukaan misi diplomatik di Yerusalem dapat memperkuat klaim Israel atas kota itu sebagai ibu kotanya.

Hungaria dan Fiji juga diperkirakan akan mengumumkan pemindahan kedutaannya dalam beberapa bulan mendatang.

Adapun Papua Nugini merupakan salah satu negara Pasifik yang selama ini kerap mendukung Israel di PBB dan Menlu Tkachenko mengatakan kepada Menlu Cohen selama pembicaraan telepon bahwa negaranya akan terus melakukan hal yang sama.

Pada Desember, Papua Nugini adalah salah satu dari 25 negara yang bergabung dengan Israel dalam menentang resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pertimbangan Mahkamah Internasional atas konflik Israel-Palestina. Namun, pada tahun 2018 mereka memilih untuk mengecam pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sementara lima negara Pasifik lainnya menolak kecaman tersebut.

Kepentingan geopolitik Papua Nugini dinilai sedang meningkat seiring perebutan pengaruh AS dan China di Samudra Pasifik.