Kerusuhan Israel Dinilai Mampu Ciptakan Perang Saudara, Benjamin Netanyahu Langsung Bertindak

Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda rencana reformasi peradilan yang kontroversial pada Senin (27/3).

Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan jeda untuk mencegah perpecahan dan perang saudara di Israel.

"Ketika ada kesempatan untuk menghindari perang saudara melalui dialog, saya, sebagai perdana menteri, mengambil waktu untuk berdialog," kata Netanyahu seperti dilansir AP, Selasa (28/3).

Netanyahu berjanji untuk mencapai konsensus yang luas selama sesi musim panas parlemen, yang dimulai pada 30 April.

Pengumuman Netanyahu datang setelah puluhan ribu masyarakat Israel berdemonstrasi di luar parlemen dan serikat buruh terbesar di negara itu melancarkan aksi mogok nasional.

Netanyahu dan sekutunya mempresentasikan reformasi peradilan pada Januari 2023, beberapa hari setelah membentuk pemerintahan berhaluan paling kanan dalam sejarah Israel.

Reformasi peradilan akan memberi Netanyahu, yang tengah menjalani proses hukum atas sejumlah tuduhan termasuk korupsi, keputusan akhir dalam menunjuk hakim. Selain itu, perombakan juga akan memberikan parlemen, yang dikendalikan sekutunya, wewenang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dan membatasi kemampuan pengadilan untuk meninjau undang-undang.

Penolakan atas reformasi peradilan, yang disuarakan oleh semua kalangan termasuk pemimpin bisnis, mantan pejabat, kalangan militer, dan ekonom, telah menjerumuskan Israel ke dalam krisis domestik terburuknya dalam beberapa dekade. Kritikus menilai perombakan peradilan akan mendorong Israel menuju autokrasi dan Netanyahu memiliki konflik kepentingan mengingat statusnya sebagai terdakwa.

Sebaliknya, Netanyahu dan sekutunya meyakini bahwa reformasi peradilan dibutuhkan untuk mengendalikan pengadilan yang liberal dan terlalu mengintervensi.

Pekan lalu, pemungutan suara parlemen telah meloloskan Undang-Undang Ketidakmampuan yang mencegah seorang perdana menteri dinyatakan tidak layak menjabat oleh jaksa agung. Dan dalam pekan ini, Netanyahu mendorong parlemen mengesahkan undang-undang yang akan membuat pemerintah memegang kendali penuh atas penunjukan hakim.