Sukses

Pakar Kritik Jabatan PM pada Putra Mahkota Arab Saudi: Makin Berkuasa

Liputan6.com, Riyadh - Gelar baru perdana menteri pada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, yang diumumkan minggu ini, bisa terbukti lebih signifikan di luar negeri daripada di dalam kerajaan di mana ia sudah memegang kekuasaan yang sangat besar.

Penunjukan dengan dekrit kerajaan datang menjelang batas waktu bagi pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk mempertimbangkan apakah Pangeran Mohammed memenuhi syarat untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan hukum yang diajukan di pengadilan Amerika.

Penguasa de facto berusia 37 tahun dari negara eksportir minyak mentah terbesar di dunia telah menjadi sasaran dalam beberapa tuntutan hukum semacam itu dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya, atas pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi pada 2018 di konsulat Istanbul kerajaan, yang untuk sementara mengubahnya menjadi paria di Barat.

Pengacaranya telah berargumen dalam pengajuan bahwa dia "duduk di puncak pemerintahan Arab Saudi" dan dengan demikian memenuhi syarat untuk kekebalan hukum.

Aktivis hak asasi manusia dan kritikus pemerintah segera berspekulasi minggu ini bahwa menjadikan Pangeran Mohammed perdana menteri adalah upaya berwajah botak untuk memperkuat klaim kekebalan dan menghindari paparan hukum, demikian seperti dikutip dari MSN News, Sabtu (1/10/2022).

Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif LSM Khashoggi mendirikan Democracy for the Arab World Now (DAWN), mengatakan kepada AFP bahwa itu adalah "upaya terakhir untuk menyulap gelar baru untuknya" -- dengan kata lain, "taktik mencuci gelar".

Pejabat Saudi tidak menanggapi permintaan komentar tentang langkah tersebut.

 

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 3 halaman

Jabatan PM Demi Menghindari Tuntutan Hukum?

Pada Oktober 2020, dua tahun setelah kematian Khashoggi, DAWN mengajukan pengaduan di Amerika Serikat bersama dengan tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, menuduh Pangeran Mohammed terlibat dalam "konspirasi" yang menyebabkan Khashoggi diculik, diikat, dibius, disiksa, dan dibunuh.

Tahun lalu, Biden mendeklasifikasi laporan intelijen yang menemukan Pangeran Mohammed telah menyetujui operasi terhadap Khashoggi, sebuah pernyataan yang dibantah pihak berwenang Saudi.

Ancaman hukum terhadap Pangeran Mohammed di pengadilan AS melampaui Khashoggi.

Dia juga disebutkan dalam gugatan yang diajukan oleh Saad al-Jabri, mantan pejabat tinggi intelijen yang tidak disukai saat Pangeran Mohammed bermanuver untuk menjadi yang pertama dalam garis takhta pada tahun 2017.

Pengaduan itu menuduh Pangeran Mohammed mencoba memikat Jabri kembali ke Arab Saudi dari pengasingan di Kanada -- kemudian, ketika itu tidak berhasil, "mengerahkan pasukan pemukul" untuk membunuhnya di tanah Kanada, sebuah plot digagalkan ketika sebagian besar calon penyerang itu dikembalikan ke perbatasan.

Dalam kasus lain, Pangeran Mohammed dituduh oleh jurnalis Lebanon Ghada Oueiss terlibat dalam skema untuk meretas perangkat selulernya dan menyebarkan "gambar pribadi curian" untuk mencemarkan nama baiknya dan mencegahnya melaporkan masalah hak asasi manusia.

Pertanyaan kekebalan tampaknya muncul di kepala selama musim panas, ketika seorang hakim AS memberi pemerintahan Biden waktu hingga 1 Agustus untuk mengatakan apakah mereka percaya Pangeran Mohammed memenuhi syarat.

Setelah Biden mengunjungi Arab Saudi pada Juli, meninggalkan janji sebelumnya untuk mengubah Arab Saudi menjadi "paria", pemerintahannya meminta tambahan 60 hari untuk memutuskan apakah akan mempertimbangkan masalah tersebut.

Batas waktu baru jatuh selambat-lambatnya hari Senin.

 

3 dari 3 halaman

Memegang Kendali Penuh atas Arab Saudi

Sebelum pengumuman minggu ini, Pangeran Mohammed, yang sering disebut dengan inisialnya "MBS", telah menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri pertahanan, mengelola portofolio utama dari energi hingga keamanan dan seterusnya.

Sedikit yang diperkirakan akan berubah di dalam kerajaan karena gelar barunya, kata Umar Karim, seorang ahli politik Saudi di Universitas Birmingham.

"MBS sudah sepenuhnya memegang kendali, dan tidak ada ancaman seperti itu baginya yang dapat dilawan dengan dia menjadi perdana menteri," kata Karim.

Pada saat yang sama, tidak jelas apakah menjadi perdana menteri akan secara signifikan meningkatkan klaim kekebalan Pangeran Mohammed, mengingat Raja Salman tetap menjadi kepala negara.

Para pengamat menunjukkan bahwa Raja Salman memimpin rapat kabinet pada hari yang sama ketika promosi Pangeran Mohammed diumumkan.

Bahkan jika pertanyaan kekebalan diselesaikan di Amerika Serikat, kemungkinan akan muncul di negara lain.

Pada bulan Juli, sekelompok LSM mengajukan pengaduan di Prancis yang menuduh bahwa Pangeran Mohammed adalah kaki tangan penyiksaan Khashoggi dan penghilangan paksa.

Mereka mengatakan dakwaan itu dapat dituntut di Prancis, yang mengakui yurisdiksi universal.

Pangeran Mohammed "tidak memiliki kekebalan dari penuntutan karena sebagai putra mahkota dia bukan kepala negara", kata mereka.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.