PBB: 22 Juta Orang Jadi Korban Pernikahan Paksa pada 2021

Pada 2021, orang yang hidup dalam pernikahan paksa diestimasi mencapai 22 juta. Angka itu naik 6,6 juta dari estimasi 2016.

Angka sebenarnya dari pernikahan paksa diprediksi lebih tinggi dari estimasi, sebab ada bentuk pernikahan paksa yang tidak masuk spesifikasi laporan. Pernikahan paksa di konteks ini mengacu pada anak di bawah umur yang tak bisa memberikan consent secara legal.

Pihak PBB menjelaskan bahwa pernikahan anak sangatlah tergantung konteks, karena terkait attitude dan praktik patriarkal.

Pada laporan Global Estimates of Modern Slavery, ada 85 persen pernikahan paksa yang diakibatkan tekanan keluarga.

Berdasarkan ukuran populasi wilayah, sebanyak 6 persen pernikahan paksa terjadi di Asia dan Paifik.

Negara-negara Arab menjadi sorotan karena tingginya pernikahan paksa, yakni 4,8 dari 1.000 orang di kawasan harus menjalani pernikahan paksa.

Solusi yang diajukan laporan ini untuk kerja paksa dan pernikahan paksa adalah memperkuat proteksi sosial dan hukum, serta meningkatkan usia legal pernikahan menjadi 18 tahun.

Langkah-langkah lainnya adalah mempromosikan rekrutmen yang adil dan etnis, serta memberikan dukungan yang lebih kuat bagi wanita, anak perempuan, dan individu-individu rentan.

Beralih ke isu Uighur, aktivis HAM menuntut agar China bertanggung jawab atas dugaan pelecehan sistematis dan meluas terhadap lebih dari satu juta orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Seruan-seruan ini semakin mendesak sejak publikasi laporan PBB pada 31 Agustus yang telah lama ditunggu-tunggu dan menuduh China melakukan penyiksaan atau perlakuan buruk serta pelanggaran lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Michelle Bachelet menyampaikan laporan itu hanya beberapa menit sebelum mengundurkan diri sebagai komisaris tinggi PBB untuk HAM.

Dalam sambutannya, ia meminta Dewan Hak Asasi Manusia untuk terus mengikuti perkembangan situasi di Xinjiang, Demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (13/9/2022).

Dalam briefing pekan lalu, Presiden Dewan HAM PBB, Federico Villegas secara diplomatis menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan kemungkinan diadakannya sidang khusus mengenai China. Ia mengatakan dewan tidak mengamanatkan laporan itu.

“Saya adalah ketua dewan yang terdiri dari 47 anggota, dan dewan digerakkan oleh negara. Setiap anggota dari 47 negara ini punya hak prerogatif, untuk meminta dewan melakukan apa pun yang mereka anggap perlu. Jadi, terserah kepada negara untuk memutuskan bagaimana menindaklanjuti laporan itu atau laporan lain yang menjadi perhatian dewan dalam format yang berbeda,” kata Villegas.

Duta Besar China untuk PBB di Jenewa, Chen Xu, mengatakan China akan dengan tegas menentang segala upaya untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negerinya. Ia mengatakan hampir 100 negara telah menyatakan dukungan terhadap apa yang disebutnya sikap adil China.

Ia menambahkan negara berkembang akan menolak semua inisiatif anti-China oleh negara-negara Barat pada sidang mendatang Dewan Hak Asasi Manusia.

“Saya harus mengatakan segala jenis tindakan anti-China sekali lagi pasti akan gagal. Jadi, singkatnya, kami sangat menentang apa yang disebut laporan penilaian itu. Dan kami akan sangat menentang setiap langkah untuk mengarahkan laporan penilaian ini, meluncurkan segala jenis mosi atau tindakan bersama terhadap kami," tukasnya.

Chen mengatakan, China siap menjalin hubungan kerja dengan komisaris tinggi hak asasi manusia yang baru diangkat, Volker Turk.

Namun, ia mengatakan Turk harus secara ketat mematuhi mandatnya, dan melakukan bisnis dengan cara yang “tidak memihak”, tidak dipolitisasi agar hubungan itu bisa berjalan baik.