Presiden Sri Lanka Lantik 18 Menteri di Kabinet Baru, Termasuk Sekutu Dinasti Rajapaksa

Pada Senin 18 Juli, ketika menjadi penjabat presiden, Wickremesinghe mengumumkan keadaan darurat yang memberinya wewenang luas untuk bertindak demi keamanan dan ketertiban umum. Pihak berwenang memiliki kekuasaan luas untuk menggeledah tempat dan menahan orang, dan Wickremesinghe dapat mengubah atau menangguhkan hukum apa pun.

Pada hari Jumat, ia mengeluarkan pemberitahuan di bawah keadaan darurat yang menyerukan angkatan bersenjata untuk menjaga hukum dan ketertiban secara nasional. Keadaan darurat harus ditinjau oleh Parlemen secara teratur untuk memutuskan apakah akan memperpanjang atau membiarkannya berakhir.

Wickremesinghe yang berusia 73 tahun, memiliki pengalaman luas dalam urusan diplomatik dan internasional dan telah mengawasi pembicaraan bailout dengan Dana Moneter Internasional. Dia mengatakan pada hari Senin bahwa diskusi itu hampir mencapai kesimpulan dan pembicaraan tentang bantuan dari negara lain juga telah berkembang. Dia juga mengatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan bahan bakar dan gas untuk memasak.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ranil Wickremesinghe dari Sri Lanka telah dilantik sebagai presiden, di tengah harapan bahwa dia akan menarik negara itu keluar dari penderitaan ekonominya.

Dilansir BBC, Kamis (21/7/2022), pria berusia 73 tahun itu mengambil sumpahnya di kompleks parlemen yang dijaga ketat pada hari Kamis.

Wickremesinghe - mantan perdana menteri - dipandang sangat tidak populer di mata publik, tetapi beberapa pengunjuk rasa mengatakan mereka akan memberinya kesempatan.

Sri Lanka telah mengalami kerusuhan massal selama berbulan-bulan karena krisis ekonomi.Banyak yang menyalahkan pemerintahan Rajapaksa karena salah menangani keuangan negara, dan melihat Wickremesinghe sebagai bagian dari masalah. Tetapi ada beberapa demonstrasi di jalan-jalan sehari setelah Wickremesinghe memenangkan pemilihan parlemen.

"Dia ada di sini - dan kita akan melihat apa tindakannya. Jika kita tidak mendapatkan makanan, obat-obatan, kita akan turun ke jalan," kata seorang wanita yang bergabung dalam protes pekan lalu kepada BBC.

Wickremesinghe - yang memenangkan mayoritas di antara anggota parlemen dengan dukungan partai penguasa Rajapaksa, Front Rakyat Sri Lanka (SLPP) - berusaha keras untuk menjauhkan diri dari para pemimpin lama.

"Saya bukan teman Rajapaksa. Saya adalah teman rakyat," katanya kepada wartawan pada hari Rabu setelah mengalahkan saingan utamanya - seorang anggota parlemen SLPP pembangkang - dengan 134 suara berbanding 82.

Selengkapnya di sini...

Analis menyebut Sri Lanka tidak akan dapat menyelesaikan masalah utangnya tanpa bantuan dari China, ketika negara itu menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun.

Diketahui bahwa Sri Lanka telah gagal membayar utangnya atau default, ditambah dengan kekurangan bahan bakar, pangan, dan bahan pokok lainnya. 

Dosen di Universitas Kolombo, yakni Umesh Moramudali mengatakan bahwa kesediaan China untuk memberikan keringanan utang yang substansial ke Sri Lanka akan sangat penting dalam mempercepat restrukturisasi utang. 

"Kita tidak bisa keluar dari krisis ini tanpa China," kata Moramudali, dikutip dari CNBC International, Rabu (20/7/2022).

"China perlu setuju untuk merestrukturisasi utang, yang bukan jalan yang biasa mereka (Sri Lanka) ambil," ujarnya kepada Streets Signs Asia CNBC.

Moramudali menambahkan, "Sri Lanka perlu mencapai kerangka kerja bersama dan apa yang ditekankan oleh komunitas internasional adalah bahwa China juga menyetujui kerangka kerja bersama untuk restrukturisasi utang".

Namun, dia menyebut, sejauh ini belum diketahui jelas tingkat negosiasi Sri Lanka untuk bantuan restrukturisasi utang, terutama dengan China.

Sementara itu, dalam sebuah konferensi pers pekan lalu, juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin telah menyatakan bahwa "tak lama setelah pemerintah Sri Lanka mengumumkan untuk menangguhkan pembayaran utang internasional, lembaga keuangan China telah menjangkau pihak Sri Lanka dan menyatakan kesiapan untuk berupaya menemukan cara yang tepat menangani utang jatuh yang sudah tempo".