2 Tahun Pasca-kudeta, Warga Sudan Desak Pembubaran Pemerintah Transisi

Demonstran Sudan ambil bagian dalam unjuk rasa menuntut pembubaran pemerintahan transisi, di luar istana presiden di Khartoum, Sudan, Sabtu, 16 Oktober 2021 (AP Photo)

Liputan6.com, Khartoum - Ribuan orang Sudan turun ke jalan ibu kota Khartoum pada Sabtu 16 Oktober 2021 untuk menyerukan pembubaran pemerintahan gabungan militer-sipil Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Dilansir dari laman AP News, Minggu (17/10/2021), protes lebih lanjut dapat meningkatkan ketegangan politik di Sudan, mengancam transisi yang rapuh ke demorasi lebih dari dua tahun setelah kudetaotokrat Omar al-Bashir oleh militer di tengah pemberontakan publik terhadap pemerintahannya.

Demonstrasi diorganisir oleh partai politik dan kelompok pemberontak yang merupakan bagian dari Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, sebuah kelompok payung yang memimpin pemberontakan melawan al-Bashir.

Negara ini sekarang diperintah oleh pemerintah transisi militer-sipil, tetapi ketegangan antara warga sipil dan jendral meningkat menyusul upaya kudeta yang baru-baru ini digagalkan.

Aktivis bersikeras pada para jenderal untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pandemi Covid-19 di dunia mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali atlet yang akan berlaga di Olimpiade Tokyo. Virus corona memaksa atlet asal Sudan Selatan terus tinggal di Jepang selama 1,5 tahun. Simak kisahnya dalam vide...

2 dari 2 halaman

Krisis Politik dan Kelangkaan Barang Impor

Kantor berita SUNA yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa para demonstran menaiki bus dari pingiran Khartoum dan tempat lain menuju pertemuan di luar istana presiden di ibu kota Sudan.

Para pengunjuk rasa menggemakan tuntutan Jenderal Abdel-Fattah Burhan, kepala Dewan Berdaulat yang berkuasa, yang mengatakan awal bulan ini bahwa membubarkan pemerintah dapat menyelesaikan krisis politik yang sedang berlangsung.

Sementara itu, pengunjuk rasa anti-pemerintah di timur negara tersebut telah memblokir pelabuhan utama Laut Merah di sana selama lebih dari dua minggu, serta jaringan pipa bahan bakar dan jalan-jalan utama.

Protes di Port Sudan dipimpin oleh badan suku yang mewakili enam suku dari timur laut Sudan.

Kantor Hamdok memperingatkan awal bulan ini bahwa Sudan telah kehabisan barang-barang penting, termasuk obat-obatan, bahan bakar dan gandum, karena blokade Port Sudan.

Kelangkaan barang impor telah menyebabkan antrean roti di Khartoum dalam beberapa hari terakhir.

Pada hari Jumat, Hamdok menggambarkan ketegangan politik yang sedang berlangsung sebagai "krisis terburuk dan paling berbahaya" yang mengancam transisi Sudan dan menyerukan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan.

Reporter: Ielyfia Prasetio

Melihat Isi Paket Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Palestina dan Sudan