Teror Pemenggalan Guru di Paris Picu Diskusi Soal Islam di Prancis

Bagi Hassan Chalghoumi, seorang imam di sebuah masjid di Drancy di tepi kota Paris, Samuel Paty adalah seorang "martir" bagi kebebasan berekspresi. Dia mengajak masjid-masjid di Prancis untuk menggelar doa bersama bagi sang guru pada ibadah Jumat di penghujung pekan. 

Hassan ditemui Reuters saat menyambangi lokasi kejadian sembari ditemani tokoh-tokoh Islam yang lain. Dia mengingatkan saatnya umat muslim di dunia menyadari bahaya ekstremisme agama. 

"Paty adalah martir bagi kebebasan berekspresi, dan seorang figur yang bijaksana dan mengajarkan toleransi, peradaban dan rasa saling hormat antara sesama," tutur pria yang juga menjabat Imam Konferensi Prancis, sebuah forum gabungan pemuka Islam dari seluruh negeri. 

"Rektor-rektor masjid, para imam, orangtua, lembaga swadaya masyarakat, sadarlah, masa depan kita sedang dipertaruhkan," imbuhnya. 

Hassan Chalghoumi adalah seorang figur kontroversial di kalangan muslim Prancis lantaran sering bersitegang dengan kaum ultra-konservatif. Rival terbesarnya adalah Abdelhakim Sefrioui, seorang imam radikal yang turut membuat video yang gencar menuduh Samuel Paty melakukan penistaan Islam. 

Sefrioui pernah disangka berusaha mendepak Chalghoumi dari masjidnya di Drancy. Sejak insiden itu, Chalghoumi mengaku mendapat ancaman pembunuhan dan sebabnya berada dalam perlindungan kepolisian. 

Chalghoumi termasuk kalangan imam yang loyal pada negara.

Dia mengajak kaum muslim "mengakhiri diskursus viktimisasi. Kita semua punya hak yang sama di Prancis, seperti orang lain juga. Orangtua harus mengabarkan kepada anaknya semua hal-hal baik yang ada di republik ini."

Figur serupa Chalghoumi menjadi aktor kunci dalam upaya pemerintah Prancis memerangi gagasan radikal di kalangan warga muslim. Konsepnya dijabarkan Presiden Emmanuel Macron sekitar dua pekan lalu, dalam sebuah pidato kenegaraan di Paris. 

Dia mengajak komunitas muslim untuk menjalankan ajaran Islam yang sesuai dengan “nilai-nilai republik.” Macron mengklaim pemerintah sudah duduk bersama lembaga-lembaga terbesar Islam di Prancis untuk merumuskan “Islam Pencerahan” yang bisa hidup "damai dengan republik."

Dalam pidatonya itu sang presiden menjelaskan secara detail kebijakan yang akan atau sudah diambil. Selain mengadakan program pelatihan imam, pemerintah juga akan menggiatkan penegakan hukum terhadap sekolah rumah dan membatasi pengaruh negara asing terhadap warga muslim Prancis. 

Pidato Macron mengundang kritik dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dalam pesan video untuk KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Rabu 21 Oktober, dia menyebut konsep Islam Prancis yang digagas Macron sebagai upaya mendeskreditkan Islam. 

"Mereka yang terganggu oleh kebangkitan Islam menyerang agama kita dengan menggunakan krisis yang mereka ciptakan sendiri," kata Erdogan. Diskursus keagamaan yang sedang digulirkan pemerintah Prancis menurutnya bersifat 'anti-Islam'. 

"Kebijakan antimuslim adalah alat yang paling menguntungkan bagi politisi-politisi barat untuk menyembunyikan kegagalan mereka," pungkas presiden Turki itu. 

Macron dikabarkan kini berada di bawah tekanan partai-partai oposisi. Pemimpin partai populis kanan, Marine Le Pen, yang diprediksi bakal kembali bersaing dalam Pemilu Kepresidenan 2022, mendesak pemerintah di Paris menerapkan UU Darurat Perang dan menghentikan arus migrasi. 

Kedua tokoh politik puncak Pranci itu, saat ini bersaing ketat di setiap jajak pendapat pemilu kepresidenan. Konsep Islam Prancis yang digagas pemerintah juga dinilai bermasalah, lantaran melanggar asas sekularisme yang melarang campurtangan negara terhadap agama. H. A. Hellyer, peneliti Timur Tengah Inggris, menilai diskursus tersebut bernilai politis. 

Dalam tulisan terbarunya untuk jurnal Foreign Policy, Hellyer menilai terobosan Macron untuk Islam moderat sebenarnya adalah upaya politik meredam manuver Le Pen yang gemar "menyalahkan kaum muslim untuk semua masalah di Prancis."