Sukses

Lockdown Akibat Corona COVID-19 di India, Pengidap HIV Sulit Akses Layanan Kesehatan

Penerapan status lockdown akibat Corona COVID-19 di India menimbulkan dampak baru, terlebih bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan khusus.

Liputan6.com, New Delhi - Penerapan status lockdown di India nyatanya tak semulus rencana pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona COVID-19. Selain mendapat tentangan dari masyarakat miskin di sana yang berujung kericuhan, ternyata muncul masalah baru dari mereka yang mengidap penyakit tertentu, seperti HIV misalnya. 

Melansir laman Al Jazeera, Senin (30/3/2020), kisah ini bermula pada 26 Maret, di mana status lockdown memasuki hari ketiga, seorang ibu dari remaja bernama Himanshu yang berusia 15 tahun mencoba untuk naik bus umum, untuk mengambil obat bagi putranya yang mengidap HIV di rumah sakit pemerintah. 

Hari itu telah dijadwalkan untuk mengambil obat terapi anti-retroviral (ART) bulanan, obat penekan HIV yang harus diminum seumur hidup dan diberikan secara gratis kepada pasien yang terdaftar di rumah sakit pemerintah.

Tetapi dengan aturan pembatasan perjalanan yang ketat, kondektur bus tidak mengizinkannya naik bus yang dikelola pemerintah, meskipun dia memberikan "buku hijau" yang disediakan rumah sakit Anak-anak Kalawati Saran yang terletak di area Pasar Gole pusat New Delhi.

Ayah Himanshu pun terpaksa pergi dengan sepeda untuk mengambil obat sebagai gantinya, tetapi seorang polisi menghentikannya dan memintanya untuk kembali pulang.

"Kadang-kadang, jika polisi Delhi melihat buku rumah sakit Anda dan membiarkan Anda pergi. Tetapi kadang-kadang, ketika mereka mendengar kata HIV, mereka akan mengejar Anda," kata Loon Gangte, koordinator Jaringan Orang Positif Delhi - sebuah kelompok yang bekerja untuk orang-orang dengan HIV .

"Itu adalah istilah HIV. Mereka mengira kita semua adalah pekerja seks dan pecandu narkoba. Kemarin (25 Maret), polisi memukuli salah satu pekerja penjangkauan kami yang berusaha mengorganisir. Masih ada prasangka, meskipun sekarang dinilai sebagai pelanggaran hukum untuk mendiskriminasi orang dengan HIV."

 

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kasus HIV di India

India diyakini sebagai rumah bagi populasi orang HIV-positif terbesar ketiga di dunia. Ada 21,4 juta orang India yang hidup dengan HIV, menurut data National Aids Control Organization pada 2017.

Pemerintah India menyediakan ART untuk semua orang HIV+ yang terdaftar di rumah sakit pemerintah, yang sebagian besar adalah sangat miskin dan tentunya bergantung pada transportasi umum.

Tetapi angkutan umum di seluruh negeri, termasuk kereta api metro, taksi dan juga bus, telah dilarang ketika Perdana Menteri India Narendra Modi memberlakukan lockdown pada hari Rabu dan mendesak orang untuk menjaga jarak sosial untuk mencegah penyebaran Virus Corona. 

Langkah ini tampaknya berdampak pada orang HIV-positif bersama dengan pasien lain dengan kondisi kronis.

Pemerintah mengklarifikasi bahwa orang-orang akan diizinkan keluar untuk membeli barang kebutuhan pokok, termasuk bahan makanan dan obat-obatan, tanpa diminta dokumentasi untuk membuktikan tujuan perjalanan mereka. 

Banyak pasien, yang tinggal di kota-kota kecil atau daerah pedesaan tetapi terdaftar di rumah sakit pemerintah di kota-kota mengalami kesulitan untuk bepergian di tengah larangan transportasi umum. Banyak yang terpaksa menggunakan transportasi pribadi, seperti sepeda atau sepeda motor untuk bepergian.

Orang tua Himanshu, yang tinggal di lingkungan kelas pekerja Jahangirpuri di New Delhi, akhirnya berjalan ke rumah sakit dan berjalan kembali ke rumah yang jaraknya mencapai 19 km (11,8 mil). 

"Saya telah mendaftar ke polisi untuk izin lalu lintas. Saya ingin dapat menjangkau mereka dengan sepeda saya ketika polisi menghentikan siapa pun," kata Gangte.

3 dari 3 halaman

Lockdown yang Kurang Perencanaan

Para kritikus menuduh pemerintah memaksakan lockdown bagi 1,3 miliar orang tanpa perencanaan yang tepat.

Selama sepekan terakhir, media sosial penuh dengan gambaran dan kisah polisi memukuli pedagang, menghancurkan toko, mengempiskan ban kereta penjual. 

Puluhan ribu pekerja migran telah terdampar di kota-kota setelah penutupan bisnis dan pabrik, dengan banyak dari mereka yang berjalan sejauh ratusan kilometer untuk mencapai rumah mereka di tengah kurangnya transportasi.

Modi berbicara kepada bangsa itu dua kali dalam 10 hari terakhir tetapi gagal menjelaskan secara spesifik bagaimana orang mengelola kebutuhan esensial mereka selama periode penguncian 21 hari, khususnya, orang-orang dengan kebutuhan khusus dan kondisi kronis, yang membutuhkan akses rutin ke obat-obatan, tes diagnostik dan perawatan kesehatan lainnya .

Surat edaran pemerintah dirilis setelah pidato PM Selasa lalu juga gagal menyebutkan layanan dukungan untuk pasien dengan penyakit kronis. Tidak ada arahan tentang sejumlah besar tenaga kesehatan yang bekerja dalam masalah kecil atau menyediakan layanan rumah dan kekurangan kartu identitas perusahaan.

Yang terjadi selanjutnya adalah kebingungan, keterlambatan dan kecemasan.

Mary Lama * (bukan nama asli), seorang pasien HIV-positif yang didiagnosis mengidap kanker lidah, telah disarankan melakukan sejumlah tes sebelum pembedahannya dijadwalkan awal April.

Namun minggu ini, ia menerima SMS yang memberitahukan bahwa penunjukan MRI-nya ditunda beberapa menit sebelum ia akan meninggalkan rumah. Panggilannya ke laboratorium menerima respons standar bahwa semua tes ditunda akibat lockdown. 

"Saya tidak dapat menghubungi dokter di rumah sakit untuk memberi tahu mereka tentang tes tersebut, dan perawatannya juga ditunda," kata Naresh Lama, suami Mary.

Kisah yang serupa juga dibagikan oleh pengidap penyakit lainnya yang juga membutuhkan penanganan khusus seperti autoimun hingga mereka yang dijadwalkan melakukan operasi transplantasi ginjal. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.