Hari Anti-Korupsi Sedunia, Kinerja KPK Didukung PBB dan Inggris

Liputan6.com, Jakarta - Pada Hari Anti-Korupsi Sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari PBB dan Kedutaan Besar Inggris. Ketiga pihak saling bermitra untuk memberantas korupsi di Indonesia yang merugikan perekonomian serta agar melindungi nasib rakyat miskin yang rentan kena efek samping korupsi.

KPK dan Kedubes Inggris kompak menyebut bahwa korupsi bisa membuat investor ogah membawa dananya ke suatu negara. Data World Economic Forum (WEF) juga menegaskan korupsi menjadi masalah tertinggi dalam dunia bisnis Indonesia. 

Wakil Duta Besar Inggris Rob Fenn juga mencontohkan bahwa negaranya berusaha memberantas korupsi agar bisa dipercaya investor sekaligus memberantas kemiskinan.

"Korupsi merugikan kita semua. Korupsi menyakiti ekonomi, menyakiti anggota masyarakat yang termiskin dan terlemah dari masyarakat, dan korupsi adalah penghalang besar bagi investasi asing. Jadi untuk semua alasan itu, Britania Raya berusaha melawan korupsi di negaranya karena kita ingin investasi dan kita ingin rakyat miskin di negara kita untuk makin kaya," ujar Robb kepada Liputan6.com pada diskusi Hari Anti-Korupsi Sedunia 2019 di Kedubes Inggris, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Rob Fenn menjelaskan bahwa kerugian akibat korupsi mencapai dua persen GDP dunia atau sekitar USD 2 triliun. Selain merugikan rakyat miskin dan menghalangi investasi, Rob Fenn juga menyebut korupsi bisa menambah ongkos bisnis sebanyak 10 persen. Ia pun mendukung pemberantasan korupsi di negara sahabat Inggris, termasuk Indonesia.

Kepala Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Publik KPK Giri Suprapdiono yang hadir juga menegaskan bahwa kehadiran KPK justru penting bagi investasi. Giri pun menyindir jika pemberantasan korupsi lemah, maka investasi yang datang ke Indonesia justru "investasi hitam" yang tak patuh hukum.

"Mengejutkan saat ada pejabat yang bilang investasi dan aliran dana masuk asing terhenti atau terganggu oleh KPK," jelas Giri. "Jika kita mengundang investasi, maka Anda perlu anti korupsi yang kuat, kecuali kali kita mengundang investasi hitam," ujarnya.

Dalam pemberantasan korupsi, Inggris memiliki reputasi internasional yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Laporan Transparency Internasional memberikan Inggris skor 80/100 pada pemberantasan korupsi dan peringkat 11 dari 180 negara. Ketika ditanya soal saran yang bisa diberikan ke Indonesia dan KPK, Rob Fenn menjelaskan konsep Beneficial Ownership Transparency.

Konsep itu mendorong agar publik bisa mengakses data kepemilikan perusahaan dan siapa yang mendulang pundi-pundi dari perusahaan itu. Bank Dunia menyebut praktik ini bisa membantu melawan penipuan, penggelapan pajak, cuci uang, dan beragam kejahatan finansial. Para penjahat pun akan kesulitan menyembunyikan aset kriminal mereka.

"Kami menekankan konsep Beneficial Ownership Transparency. Ketika jelas dari semua orang dan menjadikan informasi umum untuk mengetahui siapa pemilik perusahaan, siapa yang mengambil untung dari perusahaan itu, maka akan makin sulit bagi korupsi untuk berkembang," jelas Robb.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: