KBRI: WNI Korban Kekerasan Seksual Politikus Malaysia Trauma

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang politikus di Perak, Malaysia, mengalami trauma psikis.

Hal itu disampaikan oleh KBRI Kuala Lumpur, yang telah melakukan upaya pendampingan dan perlindungan kepada WNI yang bersangkutan sejak Kamis 11 Juli 2019.

Korban (23) melaporkan kasus itu sejak 8 Juli 2019. Laporan diterima oleh Departemen Kejahatan Seksual, Anak dan Perempuan Bukit Aman ACP Malaysia.

Polis Diraja Malaysia (PDRM) Perak membenarkan kasus itu dan segera menggelar penyelidikan, berlandaskan pada Pasal 376 KUHP Malaysia tentang pemerkosaan.

Sebagai bagian penyelidikan, PDRM Perak telah melakukan visum kepada korban dan mencatat kesaksiannya.

Kemudian, seorang tersangka bernama Paul Yong, yang merupakan anggota dewan eksekutif Perak (Perak State Executive Council), ditahan pada 9 Juli untuk kepentingan penyelidikan.

Paul Yong merupakan majikan korban, yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di kediamannya di Meru, Perak.

Pada 10 Juli, KBRI Kuala Lumpur mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk meminta akses kekonsuleran demi menemui korban.

Pada 11 Juli, Pejabat Konsuler bersama Atase Polri telah bertemu dengan Kepala Polis Wilayah Perak di Ipoh, berjarak sekitar 200 km dari Kuala Lumpur.

"Tim sekaligus bertemu langsung dengan korban WNI. Saat dikunjungi, kondisi fisik korban dalam keadaan baik, meskipun secara psikis mengalami trauma," jelas Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Kuala Lumpur, Agung Cahaya Sumirat dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (12/7/2019).

"KBRI akan terus memonitor proses penegakan hukum terhadap pelaku, sekaligus memberikan ketenangan kepada korban."

Agung mengatakan bahwa pihak kedutaan tengah mengupayakan agar korban dapat tinggal di shelter KBRI Kuala Lumpur selama proses hukum berlangsung.

Terkait proses hukum selanjutnya, Agung mengatakan bahwa "KBRI mendukung pihak Polis Diraja Malaysia dalam penanganan kasus tersebut."