Narendra Modi Dilantik, Sah Kembali Jadi Perdana Menteri India

Perdana Menteri India Narendra Modi (AP/Manish Swarup)

Liputan6.com, New Delhi - Narendra Modi resmi dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai perdana menteri India, seminggu setelah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dengan mudah naik kembali ke kekuasaan.

Sebanyak 8.000 orang menghadiri pelantikan Modi di istana kepresidenan India pada Kamis 30 Mei, termasuk di antaranya pemimpin dari beberapa negara sahabat, seperti Bangladesh, Myanmar, dan Thailand.

Dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (31/5/2019), Modi mengucap sumpah jabatan sebagai perdana menteri sesuai dengan konstitusi India, yang diberikan oleh presiden negara itu.

Suksesnya raihan mayoritas oleh BJP, menurut para pengamat, adalah sebuah rekor sejak pemilu 1970-an, di mana sekaligus menempatkan Modi sebagai pemimpin terkuat India dalam beberapa dekade terakhir.

Setelah kampanye yang kerap dituduh polarisasi, Modi mengetwit bahwa ia bertekad "membangun India yang kuat dan inklusif".

Tiga hari setelahnya, dalam sebuah pidato akhir pekan, Modi mengatakan minoritas India "hidup dalam ketakutan" dan BJP perlu mendapatkan kepercayaan mereka.

Namun, setelah seorang pria Muslim berkopyah diserang di kota Gurugram di antara serangkaian kejahatan rasial, perbedaan antara retorika dan kenyataan, yang sering terlihat di masa lalu, mulai kembali mengemuka.

Contoh nyatanya terlihat pada sosok Gautam Gambhir, yang mendapat reaksi keras dari partainya sendiri --BJP-- karena mengkritik insiden Gurugram.

Bagi banyak orang di BJP, terpilihnya kembali Modi sebagai perdana menteri India adalah konsolidasi lebih lanjut dari proyek negara Hindu yang eksklusif.

"Ini adalah pemenuhan mimpi," kata Praveen Shankar Kapoor, juru bicara BJP. "Itu sebabnya kami sangat senang."

Kapoor menelusuri kembali silsilah partainya, dari permulaannya pada 1950-an sebagai supremasi Hindu Jana Sangh yang terbuka, sebelum berubah menjadi Bharatiya Janata Party pada 1980.

"Bagaimanapun, kami adalah partai yang sama," katanya.

2 dari 3 halaman

Modal Politik dari Serangan Udara Terhadap Pakistan

Ilustrasi keadaan di Kashmir, perbatasan India dan Pakistan (AFP Photo)

Sepekan setelah hasil pemilu, ketika Modi bersiap untuk kembali duduk di puncak kekuasaan, pihak oposisi pimpinan Partai Kongres, yang kembali kalah setelah pemilu 2014, tetap dalam keadaan terguncang.

"Hasilnya mengecewakan," kata Sanjay Jha, juru bicara Partai Kongres.

Jha mengatakan aliansi yang dipimpin Partai Kongres yakin akan kembali bertaji, tetapi raihan suara yang kuat terhadap Modi telah membuatnya tertegun.

"Kami fokus pada masalah roti dan mentega ... berfokus pada apa yang kami pikir ideal untuk masyarakat awam, memotong kasta dan komunitas," tambahnya.

Jha mengakui bahwa Partai Kongres terpesona oleh strategi ganda BJP: menegaskan kembali citra kuat Modi setelah serangan udara terhadap Pakistan sebagai pembalasan atas serangan mematikan terhadap pasukan keamanan di Kashmir, yang didukung oleh nasionalisme Hindu yang agresif dari partai itu.

"Dia membuat modal politik dari serangan udara," kata Jha. "Seluruh narasi politik adalah hiper-nasionalisme, menggunakan angkatan bersenjata India sebagai alat."

Hartosh Singh Bal, editor politik majalah Caravan di New Delhi, mengatakan India kemungkinan akan melihat "penguatan agenda nasionalis Hindu".

Serangan balik terhadap Gambhir, kata Bal, adalah sinyal bahwa masa jabatan kedua Modi mungkin sama memecahnya dengan yang pertama.

"Pesan untuk Gambhir adalah 'jangan coba-coba mengungkapkan pandangan yang berbeda," kata Bal.

"Bangsa Hindu ada di sini," tambahnya. "Sepanjang Muslim tahu mereka warga negara kelas dua dan tidak menuntut kepentingan dalam kehidupan publik, segalanya akan baik-baik saja bagi kaum nasionalis Hindu."

3 dari 3 halaman

Pemilihan Kabinet yang Kontroversial

Seorang gadis mengibarkan bendera India saat para siswa melakukan tarian selama perayaan Hari Kemerdekaan India, di Jammu, India, (15/8). India merdeka dari kolonialis Inggris pada tahun 1947. (AP Photo / Channi Anand)

Pokok pembicaraan utama pada sumpah Modi adalah induksi ke kabinet Amit Shah, presiden BJP yang kontroversial dan garis keras.

Shah, yang dilaporkan akan menjadi menteri keuangan, memiliki masa lalu yang suram dan misterius.

Sebelum naik ke pusaran kekuasaan India bersama Modi, ia dituduh telah mengawasi pembunuhan di luar proses hukum ketika menjabat sebagai menteri dalam negeri di negara bagian Gujarat.

Pada 2010, Mahkamah Agung memerintahkan Shah untuk tetap keluar dari Gujarat. Namun, delapan tahun setelahnya, ia dibebaskan dalam kasus pidana terakhir.

Kekhawatiran bahwa istilah Modi kedua, sekali lagi tanpa pengekangan yang dipaksakan oleh sekutu, akan menyebabkan gaya pemerintahan yang mendominasi muncul kembali sebelum sumpah pelantikan.

Janata Dal (Perserikatan), sekutu BJP di negara bagian Bihar, menolak satu-satunya tempat berlabuh kabinet yang ditawarkan kepadanya dan memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintah.

Sushma Swaraj, menteri urusan luar negeri dalam masa jabatan pertama Modi, tetapi tidak dilihat sebagai loyalis, disingkirkan.

Jha, juru bicara Kongres, mengatakan pemilihan kembali Modi telah menempatkan India pada "jalan yang sulit dan berbahaya".

Membuat perbedaan antara Mahatma Gandhi dan pembunuhnya, nasionalis Hindu Nathuram Godse, yang dipuji oleh banyak anggota BJP Modi melalui kampanye, Jha mengatakan: "Pada akhirnya, India harus membuat pilihan apakah ingin menjadi negara dari Gandhi atau Godse. "