Australia Dukung Musuh Nicolas Maduro Sebagai Presiden Venezuela

Bendera negara Australia - AFP — Bendera Australia (AFP)

Liputan6.com, Canberra - Pemerintah Australia telah mengakui Pemimpin Oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai pemimpin sah negara itu.

Australia mengikuti pengakuan yang sama oleh AS, Inggris, Jerman dan Prancis.

Venezuela telah mengalami kekacauan di bawah Presiden Nicolas Maduro, dengan kekurangan pangan yang berkelanjutan dan protes harian di tengah krisis ekonomi dan politik.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan Australia akan mendukung Guaido sampai Pemilu diadakan.

"Australia menyerukan transisi ke demokrasi sesegera mungkin di Venezuela," kata Senator Payne, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Senin (28/1/2019).

"Kami sekarang mendesak semua pihak untuk bekerja secara konstruktif menuju penyelesaian situasi yang damai, termasuk untuk kembali ke demokrasi, penghormatan terhadap supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia rakyat Venezuela."

Perjuangan atas kontrol di Venezuela beralih ke militer, mengingat para pendukung Guaido menyerahkan selebaran kepada tentara yang merinci usulan hukum amnesti yang akan melindungi mereka karena membantu menggulingkan Maduro.

Dalam sebuah siaran langsung, Guaido mendesak rakyat Venezuela untuk berpartisipasi dalam dua mobilisasi baru pekan depan.

Ia mengatakan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam aksi damai dua jam pada Rabu 30 Januari 2019.

Sedangkan pada Sabtu 2 Februari 2019, ia meminta para pendukung untuk mengadakan demonstrasi massal di "setiap sudut Venezuela" dan di seluruh dunia.

Guaido mengatakan, protes hari Sabtu itu bertepatan dengan tenggat waktu dari Uni Eropa bagi Maduro untuk mengadakan Pemilu baru.

Sebelumnya, Maduro sempat melakukan unjuk kekuatan, mengenakan seragam cokelat di latihan militer.

Berpidato di hadapan tentara dalam penampilan di TV Pemerintah, Maduro bertanya apakah mereka sedang berkomploy dengan "imperialis" Amerika Serikat, yang dituduhnya secara terbuka memimpin kudeta terhadapnya.

"Tidak, komandan tertinggi," teriak mereka serempak.

Presiden Venezuela itu menjawab: "Kita siap mempertahankan tanah air kami, dalam keadaan apapun."

Simak video pilihan berikut:

Presiden Venezuela Nicolas Maduro memutus hubungan politik dan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah dirinya disebut sebagai diktator.

2 dari 2 halaman

Militer Jadi Perhatian

Presiden Nicola Maduro di hadapan rakyat Venezuela - AFP

Duel dari dua rival kembali menempatkan militer sebagai pusat perhatian dalam debat global tentang siapa yang memiliki klaim sah atas kekuasaan di negara Amerika Selatan ini.

Kebuntuan itu telah menjerumuskan Venezuela yang bermasalah ke babak baru kekacauan politik yang telah menyebabkan lebih dari dua lusin warga tewas ketika ribuan orang turun ke jalan menuntut Maduro mundur.

Kejadian itu meletus ketika Guado menyatakan di hadapan massa pendukungnya pekan lalu bahwa ia sementara mengambil kekuasaan sebagai Presiden, berjanji untuk mengadakan pemilihan umum yang bebas dan mengakhiri kediktatoran Maduro.

Maduro memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden Venezuela pada 10 Januari, menyusul Pemilu yang diboikot secara luas tahun lalu, yang oleh banyak pemerintah asing disebut sebagai kebohongan.

Konstitusi Venezuela mengatakan jika jabatan kepresidenan kosong, Pemilu baru harus diadakan dalam 30 hari dan kepala kongres harus memangku jabatan kepresidenan sementara itu.

Namun Maduro sejauh ini menolak untuk mundur dan menuduh Oposisi berusaha melakukan kudeta.

AS memiliki sejarah panjang intervensi - baik langsung atau tidak langsung -untuk mengubah pemerintahan di Amerika Selatan, dan Maduro memeringatkan para pendukungnya bahwa mereka tak boleh "mempercayai para orang asing".

"Mereka tak memiliki teman atau loyalitas. Mereka hanya memiliki kepentingan, tekad dan ambisi untuk mengambil minyak, gas dan emas Venezuela," ujarnya seraya mengutip daftar panjang kudeta militer yang didukung AS, termasuk di Guatemala, Chili, dan Brasil.