Sukses

Mantan Tukang Las Dipilih Jadi Pemimpin Swedia

Liputan6.com, Stockholm - Parlemen Swedia secara resmi memberikan mandat pada pemimpin Partai Sosial Demokrat, Stefan Löfven, untuk mengemban masa jabatan kedua sebagai kepala pemerintahan minoritas kiri-tengah yang baru, mengakhiri lebih dari empat bulan tanpa pemerintahan akibat keraguan pada hasil pemilu.

Perdana menteri sementara itu akan berkuasa mulai Senin depan, dan memerintah dalam koalisi bersama Partai Hijau, serta mendapat dukungan parlemen dari Partai Pusat dan Liberal, yang sebelumnya merupakan oposisi, demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Sabtu (19/1/2019).

Pemilu 9 September menghasilkan parlemen yang menggantung, dengan blok tengah-kanan dan kiri-tengah yang telah mendominasi politik Swedia selama beberapa dekade, masing-masing mengamankan sekitar 40 persen suara.

Kedua blok tersebut dipisahkan oleh satu kursi, yang merupakan hasil dari kompleksitas pembicaraan koalisi selama berbulan-bulan.

Situs web Politico.eu menulis bahwa kemenangan Löfven mengakhiri gejolak politik yang langka di Swedia, setelah lonjakan dukungan terhadap partai terbesar ketiga sekaligus sayap-kanan di sana, Demokrat, mencaplok mayoritas blok kanan-tengah dan kiri-tengah yang memaksa pembaruan aliansi politik.

Löfven memenangkan dukungan dari 115 anggota parlemen, 77 abstain dan 153 memilih menentangnya.

Di bawah aturan Swedia, untuk bisa dipilih, seorang perdana menteri dapat diangkat jika suara menentang tidak lebih dari setengah total suara parlemen, dan jumlah dukungan melebihi abstain.

Sosok yang merupakan mantan tukang las dan pemimpin serikat buruh itu, berhasil dipilih dengan menawarkan konsesi besar, berjanji untuk memotong pajak, mereformasi pasar sewa perumahan, dan mengendurkan undang-undang ketenagakerjaan Swedia yang ketat.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

2 dari 2 halaman

Membawa Implikasi Baru pada Kebijakan Swedia

Kini, pihak oposisi di pemerintahan Swedia terdiri dari blok kanan-tengah Partai Moderat dan Demokrat Kristen, serta Demokrat Swedia yang terkucilkan.

Pergeseran ini akan membawa implikasi serius bagi kebijakan negara tersebut.

"Pemerintah baru harus mengelola kebijakan lebih jauh ke kanan(populis) daripada sebelumnya, sehingga tegasnya kebijakan akan sangat berbeda," kata Henrik Ekengren Oscarsson, seorang ilmuwan politik di Gothenburg University.

Oscarsson keudian mempertanyakan, apakah dalam periode mandat mendatang, ketiga partai oposisi akan membentuk satu blok baru, yang lebih konservatif secara sosial.

Atau, apakah aliansi lama di kubu kanan-tengah Swedia (Moderat, Pusat, Liberal, Demokrat Kristen) akan bertransformasi dalam pemilu selanjutnya.

Swedia akan kembali mengadakan pemilu pada 23 Januari mendatang.

Loading