Usai Didemo Berhari-hari, PM Yordania Mengundurkan Diri

Demonstrasi di Yordania — Warga Yordania berdemonstrasi atas kenaikan harga dan RUU reformasi pajak (AP Photo/Raad Adayleh)

Liputan6.com, Amman - Perdana Menteri Yordania Hani Mulki dilaporkan telah mengundurkan diri pasca-demonstrasi yang telah digelar beberapa hari.

Sebelumnya, Raja Yordania Abdullah II disebut-sebut akan mendesak Mulki untuk mengundurkan diri di tengah kemarahan yang meluas atas kenaikan harga dan RUU reformasi pajak penghasilan.

Dan BBC, Senin (4/6/2018) melaporkan bahwa Mulki telah dipanggil oleh Raja Abdullah II pada Senin waktu setempat.

"Perdana Menteri Hani Mulki mengajukan pengunduran dirinya kepada raja sore ini selama pertemuan di Istana Husseiniyeh dan raja menerima pengunduran diri," kata satu sumber pemerintah kepada kantor berita AFP.

Di Yordania, raja memiliki kekuasaan yang luas dan dapat menunjuk pemerintah serta menyetujui undang-undang.

Raja Abdullah dilaporkan meminta Omar al-Razzaz, seorang mantan ekonom Bank Dunia, untuk membentuk pemerintahan baru.

Seperti dikutip dari Al Jazeera, selama empat hari berturut-turut, ratusan warga Yordania berkumpul di Amman, mereka berdemonstrasi atas kenaikan harga yang didukung IMF dan RUU reformasi pajak yang dikirim ke parlemen pada bulan lalu.

Mulki diketahui menolak membatalkan RUU tersebut. Ia mengatakan, itu terserah kepada parlemen untuk memutuskan apakah akan lolos atau tidak.

Protes yang juga terjadi di sejumlah ibu kota provinsi dilaporkan adalah yang terbesar yang pernah terjadi di negara kerajaan tersebut. Di depan kantor kabinet, demonstran mengadakan rapat, mereka meneriakkan dan menyerukan penghentian Mulki, yang pemerintahannya mengusulkan kenaikan pajak penghasilan setidaknya lima persen.

Mulki mulai menjabat sebagai PM Yordania pada tahun 2016 dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian negara di tengah gejolak regional dan krisis pengungsi.

Hiba Quntar, seorang anggota sindikat pers Yordania mengatakan kepada Al Jazeera bahwa orang-orang turun ke jalan agar suara mereka didengar.

"Hari ini akan berbeda terkait apa yang terjadi di jalan dan juga pada tingkat pengambilan keputusan," kata Quntar.

Menurut Quntar, pengganti Mulki digadang-gadang adalah Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz, sosok yang dinilai lebih "menyenangkan" dan "diterima" oleh masyarakat Yordania.

Yordania telah lama menderita masalah ekonomi dan tetap sangat bergantung pada bantuan asing. Awal tahun ini, warga Yordania menuntut penghapusan subsidi roti dan memprotes kenaikan pajak penjualan.

Menurut Rami Khouri, seorang profesor di American University of Beirut, masalah yang dialami Yordania bersifat struktural.

"Pemerintah tidak bisa mengikuti laju pertumbuhan ekonomi untuk menyediakan pekerjaan atau dengan pengeluaran untuk menyediakan layanan penting seperti perumahan, keamanan, dan pendidikan," katanya kepada Al Jazeera.

Sebagai bagian dari serangkaian reformasi ekonomi untuk mengurangi utang nasional Yordania sebesar USD 37 miliar, yang setara dengan 95 persen dari PDB, pemerintah memperkenalkan kenaikan harga komoditas dasar. Langkah tersebut memicu kemarahan rakyat Yordania.

Biaya bahan bakar dilaporkan telah naik hingga lima kali pada 2018, dan tagihan listrik melonjak hingga 55 persen.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Warga Yordania menggelar protes besar-besaran upaya menolak penghematan terbaru pemerintah yang menaikan harga dan pajak penghasilan.

2 dari 2 halaman

Kota di Arab yang Paling Mahal untuk Ditinggal

Menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh The Economist, Amman adalah kota di Arab yang paling mahal untuk ditinggali.

RUU reformasi pajak penghasilan, yang belum disetujui oleh parlemen, mengusulkan kenaikan pajak lima persen untuk karyawan dan 20-40 persen bagi perusahaan.

"Pemerintah telah berturut-turut berurusan dengan warga Yordania dengan mengabaikan akuntabilitas dan tidak ada konsep keadilan sosial," kata Lamis Andoni, seorang jurnalis independen yang berbasis di Amman.

"Pajak penghasilan hanyalah pemicu yang membawa semuanya ke permukaan dan menyatukan banyak orang".

Protes di Amman sebagian besar dipimpin oleh partai Komunis dan Hirak Shababi, atau gerakan pemuda, kelompok yang berafiliasi secara independen.

Sementara protes di ibu kota berlangsung damai, di beberapa provinsi, demonstran menutup jalan utama dengan membakar ban dan melemparkan batu ke arah polisi.

Mayoritas 78 dari 130 perwakilan parlemen menentang RUU pajak penghasilan.

Serikat pekerja yang mewakili puluhan ribu karyawan baik di sektor publik dan swasta juga telah menyerukan pemogokan umum pada hari Rabu, jika tuntutan masyarakat tidak terpenuhi.