Delapan Pengurus DPP Golkar Dipecat

Liputan6.com, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memecat delapan pengurus sekaligus fungsionaris Golkar yang menolak mendukung Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi. Keputusan definitif ini diambil, Senin (20/9) dinihari, setelah 12 anggota tim bentukan DPP Golkar bertemu para pembelot. Tim itu bertugas menyerahkan berkas pernyataan menaati hasil rapat pimpinan untuk ditandatangani.

Untuk informasi, kedelapan pengurus yang dipecat adalah Muladi, Abu Hanifah Zazuli, Juniwati Sofyan, Fahmi Idris, Marzuki Darusman, Burhanuddin Napitupulu, Anton Lesiangi, dan Yoris Raweyai. Mereka tidak bersedia meneken surat pernyataan. "Kami tidak bisa menerima keputusan mereka dan mereka juga tidak mau," kata Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung.

Firman Subagyo yang tidak memberikan tanggapan apa pun akhirnya juga diberhentikan. Sementara DPP Golkar belum memberi keputusan untuk Jusuf Kalla dan Edison Betaubun karena kendala teknis. Sedangkan Priyo Budi Santoso batal dipecat karena bersedia menandatangani pernyataan [baca: Marzuki Darusman Akan Mengembalikan Surat Pemberhentian].

Meski telah mendapat peringatan keras, para pengurus Golkar yang juga pendiri Forum Pembaruan Partai Golkar masih juga membangkang. Tadi malam, tim bentukan DPP menemui para fungsionaris Golkar di sebuah hotel di Jakarta. Mereka ditemui dalam ruangan berbeda. Abdul Gafur dan Fredy Latumahina bertemu Fahmi Idris. Sementara Anton Lesiangi ditemui Theo L. Sambuaga.

Anton Lesiangi menyatakan, DPP Golkar harus mengeluarkan surat pernyataan atas nama ketua umum, sekretaris jenderal, dan mencabut surat peringatan serta surat pemecatan sementara. Jika tidak diluluskan, mereka menolak surat pernyataan dukungan kepada Mega-Hasyim.

Sementara Burhanuddin curiga tenggat waktu kurang 24 jam bernuansa permainan politik bertepatan dengan dimulainya pemilihan presiden putaran kedua. Jika DPP Golkar berkeras memecat maka Fahmi cs akan mengeluarkan dua strategi. Mereka akan menggugat pengurus pusat ke jalur hukum serta melakukan upaya politik dalam Musyawarah Nasional Golkar, Oktober mendatang.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)