Pemerintah-DPR Rapat Konsultasi Perdamaian Aceh

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah dan DPR menggelar rapat konsultasi membahas rencana penandatanganan perjanjian damai, antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, Selasa (9/8) pagi. Rapat diikuti seluruh pimpinan serta ketua dan wakil ketua fraksi di DPR.

Masing-masing fraksi mendapat giliran menyampaikan pandangannya. DPR berharap mendapat gambaran jelas mengenai perundingan damai yang dilakukan pemerintah-GAM. Kepada reporter SCTV Diuwvina Oktora dan Anto Susanto, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cahyo Kumolo mengatakan, F-PDIP mendukung upaya perdamaian, asalkan masih dalam kerangka negara kesatuan. Tapi F-PDIP tetap mempertanyakan tiga persoalan pokok kepada pemerintah.

Pertama, mengenai kontingensi plan atau rencana alternatif dari TNI yang kini mulai menarik sebagian pasukan dari Aceh. Padahal, nota kesepahaman belum ditandatangani. Kedua, F-PDIP akan menanyakan tak dilibatkannya Departemen Luar Negeri secara langsung dalam pengawasan perdamaian. Ketiga, soal pemberian amnesti kepada tokoh GAM yang pernah mendengungkan pembentukan partai lokal.(ADO)