Kantor KPUD Depok Diduduki Massa

Kantor KPUD Kota Depok, sejak pukul 21.00 WIB, diduduki demonstran yang menuntut KPUD setempat segera menindak pasangan Nurmahmudi-Yuyun. Keduanya dituduh melancarkan politik uang.

Diterbitkan 28 Juni 2005, 05:30 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Liputan6.com, Depok: Sekelompok pengunjuk rasa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Pemilihan Langsung Kepala Daerah menduduki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat, Senin (27/6). Aksi pendudukan dimulai sejak pukul 21.00 WIB.

Demonstran menutut KPU setempat menjatuhkan sanksi kepada pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra. Keduanya diduga melakukan politik uang dan menyebarkan video compact disk kampanye pada masa tenang.

Pengunjuk rasa mengklaim menemukan sekitar 400 lembar surat suara yang tidak disampaikan KPU Depok kepada pemilihnya. Sementara pasangan Nurmahmudi-Yuyun sendiri sampai berita ini disusun untuk sementara unggul dalam perolehan suara Pilkada Depok. Keduanya ditempel ketat pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin.

Pilkada juga berlangsung di sejumlah daerah di Tanah Air. Di Purbalingga, Jawa Tengah, pemilihan diikuti 600 ribu pemilih yang tersebar di 239 desa di 18 kecamatan. Pilkada di sana berjalan dengan tertib dan lancar. Sementara untuk menghindari jumlah pemilih yang tak menyalurkan hak suaranya, delapan tempat pemungutan suara di Desa Kalimanah menyediakan hadiah berupa sabun mandi kepada para pemilih yang mendatangi TPS.

Sedangkan di Solo, Jateng, meski sudah memiliki kartu pemilih, para pemilih tetap diharuskan menunjukkan kartu keluarga kepada petugas di tiap TPS. Aturan mendadak yang dikeluarkan KPU Kota Solo sebagai langkah antisipasi untuk menghindari adanya pemilih bukan warga Solo yang ikut mencoblos.

Suasana sepi tampak di TPS 56 di kawasan Pondok Pesatren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng. Selain musim liburan para santri, kemungkinan warga sekitar tak mengetahui bila siang tadi ada pencoblosan. Alhasil, proses pilkada di TPS itu hanya diikuti separuh dari pemilih yang terdaftar. Catatan KPPS setempat, dari 298 pendaftar hanya 186 yang menyalurkan suaranya.

Aturan baru juga dilakukan KPU Kabupaten Bengkalis, Riau. Mereka akhirnya memutuskan memakai kartu tanda penduduk untuk mengganti kartu pemilih. Kebijakan diambil karena ada beberapa warga yang mengancam akan membakar TPS bila tak bisa memilih. Di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat, misalnya, ribuan warga yang tak mendapat kartu pemilih dan tercatat dalam daftar pemilih tetap mengancam segera membakar TPS.

Sementara warga di Mataram dan lima kabupaten serta kota lain di Nusatenggara Barat, siang tadi, mendatangi tiap TPS di daerah masing-masing. Mereka mengikuti proses pemilihan di Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu serta Bima. Di sana, pencoblosan berlangsung aman dan tertib.

Tujuh daerah di Maluku Utara juga melaksanakan pilkada. Di Kota Ternate, untuk sementara pasangan Syamsir Andili-Amas Dinsie unggul dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Keduanya meraup 20.715 dari 43.879 suara yang masuk.

Di Medan, Sumatra Utara, pilkada wali kota Medan berlangsung di 3.298 TPS dengan 1,4 juta pemilih. Tapi, hanya 50 persen pemilih yang menyalurkan hak pilihnya. Hasil perhitungan cepat yang diumumkan Institut Survei Perilaku Politik Indonesia menyebutkan, untuk sementara pasangan Abdillah-Ramli unggul dengan 63,8 persen suara. Sementara pasangan Maulana Pohan-Sigit Pramono Asri meraih 36,17 persen suara.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6