BKKBN Sediakan Ruang 2 Persen untuk Pelamar CASN Disabilitas, Pendaftaran Tutup Hari Ini

Sementara itu Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BKKBN Viktor Hasiholan Siburian menjelaskan, pelaksanaan seleksi administrasi PPPK tahun 2023 dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu verifikasi dan supervisi.

“Tim Verifikator akan melakukan verifikasi sesuai dengan preferensi penempatan pelamar yang sesuai dengan provinsi tersebut berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku," ungkap Viktor.

"Selanjutnya, Supervisor akan melakukan supervisi terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator dan memberikan umpan balik apabila ditemukan hasil verifikasi yang tidak sesuai,” imbuhnya.

Selain itu, terdapat Tim Pembahas, Tim Pertimbangan Hukum, dan Tim Pemantauan yang akan membantu memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang dialami oleh verifikator dan supervisor.

“Harapannya bisa kita tuntaskan bersama, Bapak Ibu boleh mendiskusikan dengan tim kita, tapi tetap tanggung jawab ada di Kepala Perwakilan. Jadi, tidak sekadar menandatangani berita acara tapi juga melaporkan hasilnya,” harap Viktor.

Terselesaikannya proses verifikasi seleksi administrasi Calon PPPK selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Hasil tersebut akan diolah untuk tahapan berikutnya yaitu Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023.

“Kami berharap pertemuan kita selama 4 hari ini bisa dioptimalkan, kembali ke perwakilan sudah clear tidak ada yg menggantung. Penyelesaian dari seleksi PPPK sangat mepet dan butuh komitmen kita bersama,” Viktor menjelaskan.

Lebih lanjut, Tavip menilai penting untuk memperbaiki kualitas prosedur seleksi PPPK tahun ini. Pasalnya, beberapa orang yang sudah diterima menuntut dikembalikan ke tempat asal.

“Kalau dicermati hasil seleksi tahun lalu, tingkat kelulusan PPPK 2022 mencapai 98,38 persen. Kita punya PR, teman-teman yang sudah tanda tangan sekarang menuntut dikembalikan ke tempat asal.”

“Untuk sementara, saya imbau harus ikuti sesuai SK penempatan, saya minta untuk segera selesaikan Analisis Beban Kerja (ABK), untuk diajukan ke Kemenpan RB, namun syaratnya harus memperhatikan ABK yang ada,” ujar Tavip.

Guna meminimalisasi persoalan itu terulang kembali, Tavip mengatakan dilakukan penambahan regional.

“Pada 2021 hanya 6 regional, Alhamdulillah hampir terisi penuh. Tahun ini, atas persetujuan Kepala BKKBN dari 6 regional ditambah jadi 14 regional. Dengan ditambahnya regional penempatan ini, diharapkan dapat mengakomodasi ASN yang lulus seleksi nanti, lokasi penempatannya tidak terlalu jauh dari daerah asalnya,” ucap Tavip.

“Regional ditentukan dari provinsi yang berdekatan, harapannya apabila tidak diterima di provinsi aslinya bisa diterima di provinsi lain yang masih satu regional, sehingga tidak terlalu jauh. Ini usaha kita untuk meningkatkan serapan, walaupun belum bisa memuaskan semua orang, tetapi inilah ikhtiar kita,” pungkasnya.