Bank Sentral Eropa Minta Aturan Kripto Diperketat

Liputan6.com, Jakarta - Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) memaparkan soal keinginan revisi aturan kripto. Hal ini setelah meluncurkan Pontes, sistem untuk menyelesaiakan aset yang di-tokenisasi memakai uang bank sentral.

Mengutip Yahoo Finance, Kamis, (24/9/2026), tanggapan yang diterbitkan pada Selasa pekan ini oleh Sistem Bank Sentral Eropa atau the Euroepan System of Central Banks, yang mencakup ECB dan bank-bank sentral nasional Uni Eropa ini mengusulkan aturan lebih ketat terkait stablecoin, staking dan perusahaan kripto.

Masukan ini menjadi bagian dari tinjauan Komisi Eropa terhadap Markets in Crypto-Asset Regulation (MiCA) yakni aturan Uni Eropa yang mengatur kripto dan perusahaan yang memperdagangkannya.

MiCA telah berlaku sejak Desember 2024, dan tenggat waktu transisi terakhir bagi operator yang sudah ada termasuk Binance, bursa kripto terbesar di dunia berakhir pada 1 Juli, yang mengharuskan mereka berhenti melayani pelanggan Eropa. Konsultasi Komisi Eropa akan berakhir pada 30 September, satu bulan lebih lambat dari rencana semula.

Rekomendasi bank-bank sentral tersebut tidak mengikat. Komisi akan mempertimbangkannya bersama tanggapan-tanggapan lain sebelum memutuskan apakah akan membuka kembali pembahasan undang-undang tersebut.

Para diplomat UE mengatakan kepada Euronews, mereka memperkirakan ada revisi pada 2027, yang memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota.

Stablecoin adalah mata uang kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil, biasanya dengan mematok nilainya pada dolar AS.

MiCA telah melarang penerbit maupun bursa kripto untuk memberikan imbalan bunga atas aset tersebut, dan bank-bank sentral ingin ketentuan itu dipertahankan.

"Pemberian imbalan bunga atas stablecoin harus tetap dilarang," demikian bunyi tanggapan ECB.

Sasaran mereka adalah berbagai cara untuk mengakali aturan tersebut. Tanggapan itu mencatat bahwa beberapa bursa menawarkan layanan pinjam-meminjam dan staking kripto, sehingga mereplikasi efek ekonomi dari pembayaran bunga melalui layanan tambahan atau layanan yang tidak diatur.

Bank-bank sentral ingin larangan tersebut diperluas hingga mencakup aktivitas-aktivitas itu serta imbalan tidak langsung seperti manfaat tertentu dari program loyalitas dan menyebut hal ini sebagai "prioritas legislatif yang jelas."

Washington mengambil langkah yang berbeda.

Undang-undang GENIUS 2025 melarang penerbit stablecoin AS memberikan bunga, tetapi membebaskan bursa untuk menawarkan imbalan.

Pertanyaan mengenai apakah celah tersebut perlu ditutup menjadi salah satu perdebatan paling sengit terkait undang-undang CLARITY, sebuah rancangan undang-undang kripto penting yang gagal lolos di Senat AS pada 15 September karena kekurangan 10 suara.

Bank-bank sentral menginginkan instrumen yang lebih kuat untuk menghadapi token yang dipatok terhadap mata uang asing.

Menurut mereka, akan bermanfaat jika otoritas dapat memberlakukan "larangan penerbitan token baru serta kewajiban untuk menebus token yang sudah ada" terhadap penerbit, apabila bank sentral menilai bahwa token tersebut menimbulkan ancaman, termasuk terhadap stabilitas keuangan.

Secara lebih luas, mereka memandang manfaat stablecoin untuk pembayaran sehari-hari di dalam negeri terbatas, mengingat sudah adanya layanan transfer bank instan dan rencana peluncuran euro digital. Mereka memperingatkan bahwa MiCA tidak menyediakan dasar hukum untuk menerbitkan stablecoin yang sama, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa.

Dalam situasi penarikan dana besar-besaran (bank run), cadangan dana di Eropa bisa saja akhirnya digunakan untuk membayar pemegang token di wilayah lain, sementara "otoritas Uni Eropa tidak dapat memastikan berapa banyak token yang dimiliki di dalam wilayah Uni Eropa."

Saat ini, bank-bank sentral di kawasan Euro juga tidak mengizinkan penerbit stablecoin untuk menyimpan dana nasabah di institusi mereka.

Tanggapan tersebut memperingatkan sebuah token yang sepenuhnya didukung oleh uang bank sentral pada praktiknya akan menghasilkan mata uang digital bank sentral sintetis yang pada dasarnya merupakan tiruan swasta dari euro digital dan secara teoretis dapat menguras simpanan dari bank-bank komersial, terutama dalam kondisi tekanan keuangan.

Staking dan keuangan terdesentralisasi

Terkait staking, praktik di mana pengguna mengunci aset kripto mereka sebagai imbalan atas hadiah tertentu, tanggapannya tegas: Staking serta aktivitas pinjam-meminjam aset kripto harus diatur di tingkat Uni Eropa.

Dalam skema di mana sebuah perusahaan menerima aset kripto nasabah dengan janji akan mengembalikannya sering kali disertai imbalan tambahan, bank-bank sentral berpendapat praktik tersebut dapat "disetarakan dengan penghimpunan dana yang wajib dikembalikan" menurut terminologi perbankan.

Hal serupa berlaku untuk keuangan terdesentralisasi (decentralised finance atau DeFi), di mana aktivitas pinjam-meminjam dan perdagangan dijalankan melalui perangkat lunak otomatis, bukan melalui perantara perusahaan.

MiCA mengecualikan layanan yang sepenuhnya terdesentralisasi namun tidak mendefinisikan istilah tersebut secara spesifik; sementara itu, bank-bank sentral merujuk pada berbagai studi yang menunjukkan desentralisasi penuh jarang atau bahkan tidak pernah benar-benar tercapai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak mana yang sebenarnya memegang kendali.

Siapa yang memberikan izin bagi bursa kripto?

Bank-bank sentral juga mendukung usulan Komisi Eropa untuk mengalihkan wewenang pemberian izin dan pengawasan perusahaan kripto dari regulator nasional ke ESMA, lembaga pengawas pasar Uni Eropa.

Saat ini, satu izin nasional berlaku untuk seluruh wilayah blok tersebut. Inilah jalur yang awalnya ditempuh oleh Binance di Yunani.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.