RUU Kripto Dikebut Sebelum 4 Juli, Gedung Putih Terus Lobi Kongres

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) masih berupaya mewujudkan target pengesahan Clarity ACT sebelum 4 Juli 2026. Meski menghadapi sejumlah tantangan politik dan prosedural di Kongres, Gedung Putih menyebut negosiasi terkait rancangan undang-undang (RUU) kripto tersebut terus menunjukkan kemajuan.

Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi industri aset digital di AS.

Direktur Eksekutif White House Crypto Council, Patrick Witt, mengatakan pemerintah tetap berkomitmen mengejar target pengesahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Witt menyebut pembahasan berbagai isu penting masih berlangsung setiap hari antara pemerintah, anggota parlemen, dan para pemangku kepentingan.

"Kami masih membuat kemajuan yang sangat baik," kata Witt dikutip dari CoinMarketCap, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa pembahasan saat ini mencakup sejumlah isu penting, mulai dari pengawasan sektor pertanian, ketentuan etika, hingga berbagai isu teknis lain yang masih memerlukan kesepakatan.

Menurut Witt, para pihak terkait terus bertemu dan saling bertukar draf usulan secara intensif guna mencapai titik temu sebelum RUU tersebut dibawa ke tahap berikutnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Namun, banyak pihak melihat target pengesahan sebelum 4 Juli tidak mudah dicapai. Masih ada sejumlah tahapan legislatif yang harus diselesaikan dalam waktu singkat.

Agar Clarity ACT dapat disahkan sesuai target, para legislator harus terlebih dahulu menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan, termasuk terkait ketentuan etika dalam regulasi tersebut.

Selain itu, rancangan aturan yang berbeda juga harus digabungkan menjadi satu naskah final sebelum memperoleh dukungan minimal 60 suara di Senat AS. Setelah itu, regulasi masih harus mendapat persetujuan dari kedua kamar Kongres.

Di tengah proses tersebut, sejumlah isu substansial masih menjadi perdebatan.

Salah satunya terkait apakah pemegang stablecoin boleh memperoleh pendapatan pasif hanya dengan menyimpan aset digital tersebut.

Sebagian anggota parlemen menginginkan pembatasan terhadap produk yang menawarkan imbal hasil pasif. Namun, kelompok lainnya mendukung pemberian insentif terbatas yang terkait dengan aktivitas pembayaran, staking, maupun partisipasi dalam platform tertentu.

Selain itu, Clarity ACT juga berupaya membagi kewenangan pengawasan industri kripto antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Regulasi tersebut akan menentukan aset digital mana yang dikategorikan sebagai sekuritas dan mana yang masuk kategori komoditas.

Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, dukungan terhadap Clarity ACT terus bertambah dari kalangan industri aset digital.

Lebih dari 200 perusahaan dan organisasi kripto dilaporkan telah menandatangani surat yang mendesak Senat AS segera melakukan pemungutan suara terhadap RUU tersebut.

Sejumlah perusahaan besar yang memberikan dukungan antara lain Coinbase, Ripple, Kraken, Circle, dan Binance.US.

Ketua CFTC Mike Selig menilai regulasi tersebut dapat mengakhiri ketidakpastian yang selama ini membayangi industri kripto di AS.

Senator Cynthia Lummis juga menyatakan dukungannya terhadap Clarity ACT. Menurut dia, regulasi tersebut akan memperjelas pembagian tugas antara SEC dan CFTC sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan.

Lummis menilai kejelasan regulasi akan memberikan kepastian bagi pelaku industri sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pendekatan penegakan hukum sebagai sarana utama dalam membentuk kebijakan kripto.

Apabila berhasil disahkan, Clarity ACT berpotensi menjadi salah satu regulasi paling penting bagi industri aset digital di Amerika Serikat karena memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi investor, perusahaan, dan regulator.