Clarity Act Diprotes karena Untungkan Bisnis Kripto Trump

Liputan6.com, Jakarta - Senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Elizabeth Warren, kembali melontarkan kritik keras terhadap industri kripto dan rancangan aturan aset digital di AS.

Kali ini, Warren menyoroti amendemen terbaru dalam Clarity Act yang dinilai berpotensi memperbesar konflik kepentingan terkait bisnis kripto milik Presiden AS, Donald Trump, dan keluarganya.

Melalui unggahan di platform X, Warren menilai amendemen yang diajukan anggota Partai Republik di Komite Perbankan Senat AS gagal mengatasi persoalan etika yang menurutnya cukup serius.

Ia secara khusus menyinggung keterlibatan Trump dan keluarganya dalam sejumlah proyek aset kripto yang dinilai dapat memicu benturan kepentingan dalam penyusunan kebijakan.

“Tidak boleh ada rancangan undang-undang yang lolos dari komite ini tanpa adanya pagar etika yang nyata,” tulis Warren dikutip dari CoinMarketCap, Kamis (14/5/2026).

Selama ini, Warren dikenal sebagai salah satu politisi AS yang paling vokal mengkritik industri kripto. Ia juga kerap mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap aset digital.

Dalam isu terbaru ini, Warren bersama sejumlah legislator Demokrat meminta adanya aturan tegas terkait konflik kepentingan bagi pejabat publik senior dan anggota keluarganya.

Aturan tersebut ditujukan untuk mencegah pejabat negara membuat kebijakan yang berpotensi menguntungkan kepemilikan aset pribadi mereka.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

RUU Clarity Act sendiri dijadwalkan memasuki sesi pembahasan lanjutan atau markup session di Komite Perbankan Senat AS pada 14 Mei.

Dalam sesi tersebut, anggota komite akan membahas isi RUU sekaligus melakukan pemungutan suara terhadap berbagai amendemen yang diusulkan.

Clarity Act dirancang untuk memberikan kerangka regulasi yang lebih jelas bagi industri aset digital di Amerika Serikat. Namun, pembahasannya kini berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas terkait etika politik dan pengawasan industri kripto.

Sikap Warren menunjukkan semakin tajamnya perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan Republik terkait regulasi aset digital.

Kelompok Demokrat menilai pengawasan etika harus diperketat agar pejabat publik tidak memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi di sektor kripto.

Sementara itu, sejumlah politisi Republik dinilai lebih fokus mendorong pertumbuhan inovasi industri blockchain dan aset digital.

Hingga kini, kubu Demokrat belum memastikan apakah mereka akan mengajukan amendemen tambahan dalam proses pembahasan nanti.

Perdebatan mengenai Clarity Act dipandang penting bagi investor maupun industri kripto secara keseluruhan.

Sejumlah pengamat menilai apabila aturan tersebut disahkan tanpa klausul konflik kepentingan, maka hal itu bisa menciptakan preseden baru yang memungkinkan pembuat kebijakan memengaruhi aturan aset digital demi keuntungan portofolio pribadi mereka.

Bagi investor ritel dan masyarakat umum, polemik ini dinilai menyoroti pentingnya transparansi dalam penyusunan regulasi sektor keuangan.

Pelaku industri kini menunggu apakah Komite Perbankan Senat akan memasukkan aturan etika tambahan sebelum RUU tersebut melangkah ke tahap berikutnya.

Masuknya ketentuan etika diyakini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap proses legislasi maupun industri kripto itu sendiri.

Perdebatan ini juga mencerminkan tantangan besar yang tengah dihadapi regulator global, yakni bagaimana menyeimbangkan inovasi teknologi aset digital dengan perlindungan terhadap potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hasil pembahasan Clarity Act pada 14 Mei mendatang diperkirakan menjadi penentu arah regulasi kripto Amerika Serikat ke depan.