Sukses

RUU Baru Panama: Kripto Tak Akan Kena Pajak Atas Keuntungan Modal

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Kongres Panama, Gabriel Silva mengesahkan RUU yang mengatur penggunaan mata uang kripto di negara tersebut. Silva mengatakan RUU tersebut tidak mengizinkan kripto apa pun untuk menjadi alat pembayaran yang sah, tetapi memungkinkan penggunaan kripto secara gratis sebagai alat pembayaran untuk transaksi apapun.

"Kami tidak bisa begitu saja membangun Bitcoin karena itu tidak konstitusional dan jika itu tidak konstitusional, maka proyek itu tidak akan terjadi," kata Silva dikutip dari CoinDesk, Minggu (8/5/2022). 

Hingga saat ini, Panama tidak memiliki mata uang sesuai konstitusinya, tetapi secara resmi telah menggunakan dolar AS selama lebih dari satu abad.

Sebelum RUU itu, kata Silva, kripto adalah ilegal dan juga perusahaan aset digital untuk mendirikan toko di Panama, tetapi itu akan berubah setelah undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Selain itu, Silva menjelaskan, undang-undang ini nantinya akan memperlakukan aset kripto sebagai pendapatan sumber asing, yang sesuai dengan sistem perpajakan teritorial Panama, berarti tidak ada pajak atas keuntungan modal.

"Idenya adalah untuk menghormati tradisi yang telah dimiliki Panama selama bertahun-tahun, di mana negara mengenakan pajak atas apa yang terjadi di dalam perbatasannya, dan internet jelas tidak berada di perbatasan negara mana pun," ujar pengusaha kripto lokal, Felipe Echandi yang membantu Silva dalam menyusun RUU tersebut.

Meskipun begitu, Presiden Panama, Laurentino Cortizo masih harus menandatangani RUU itu untuk menjadi undang-undang, tetapi undang-undang itu disahkan dengan suara 40-0, menunjukkan prospek yang baik untuk itu terjadi.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Nvidia Bayar Denda Rp 79,7 Miliar Imbas Tak Ungkap Dampak Penambangan Kripto

Sebelumnya, Nvidia Corporation telah setuju untuk membayar USD 5,5 juta atau sekitar Rp 79,7 miliar (asumsi kurs Rp 14.498 per dolar AS) untuk menyelesaikan tuntutan perdata.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) mengatakan pada Jumat, 6 Mei 2022, hal itu karena Nvidia tidak mengungkapkan dengan benar dampak penambangan kripto pada bisnis gamenya,

Tuduhan SEC membidik laporan triwulanan Nvidia pada tahun fiskal 2018, ketika kartu grafis mulai digunakan untuk menambang mata uang virtual. Ketika nilai mata uang seperti Ethereum tumbuh.

"Beberapa personel penjualan NVIDIA menyatakan keyakinan mereka sebagian besar peningkatan permintaan produk Gaming perusahaan, terutama di China, didorong oleh crypto mining," kata perintah SEC, dikutip dari CNN, ditulis Minggu, 8 Mei 2022.

Selama bertahun-tahun, para gamer menyalahkan kelangkaan stok kartu grafis milik Nvidia pada penggemar cryptocurrency, yang telah mengambil semakin banyak perangkat Nvidia untuk menghasilkan koin digital.

Kelangkaan kartu grafis Nvidia juga diperburuk dampak pandemi saat itu, bersama dengan tarif administrasi Donald Trump untuk impor China, hanya memperburuk situasi, yang menyebabkan meroketnya harga ritel dan aftermarket kartu grafis Nvidia.

Sekarang, regulator sekuritas AS mengatakan raksasa kartu grafis Nvidia tahu penambang cryptocurrency telah memakan penjualan yang dimaksudkan untuk bermain game tetapi kenyataanya digunakan untuk keperluan mining.

Dengan demikian hal itu berpotensi berkontribusi pada masalah pasokan tetapi secara ilegal Nvidia justru menyembunyikan fakta itu dari para gamer yang berulang kali bertanya tentang dampak penambangan kripto pada Nvidia.

3 dari 4 halaman

Setuju Bayar Denda

"Kegagalan Nvidia untuk mengungkapkan informasi material menyesatkan investor dan analis yang tertarik untuk memahami dampak penambangan kripto pada bisnis Nvidia,” ujar SEC.

Perusahaan, yang tidak mengakui atau menyangkal temuan SEC, setuju untuk membayar denda perdata sebesar USD 5,5 juta. Seorang juru bicara Nvidia tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai kasus ini.

Dalam laporan kuartalan perusahaan, Nvidia melaporkan peningkatan pendapatan masing-masing 52 persen dan 25 persen untuk kuartal kedua dan ketiga 2018, dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, menurut SEC.

“Analis dan investor NVIDIA tertarik untuk memahami sejauh mana pendapatan Gaming perusahaan dipengaruhi oleh penambangan kripto dan secara rutin bertanya kepada manajemen senior tentang sejauh mana peningkatan pendapatan game selama jangka waktu ini didorong oleh penambangan kripto,” tulis SEC.

Tetapi karena Nvidia tidak menyebutkan peran cryptomining dalam angka-angka itu memberi kesan menyesatkan karena pertumbuhan game Nvidia berkelanjutan bukan karena permintaan kebutuhan game melainkan untuk mata uang digital.

4 dari 4 halaman

Sanksi Baru, AS Kini Bidik Penambangan Kripto Rusia

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menambahkan perusahaan pertambangan kripto Rusia Bitriver ke daftar sanksi pada Rabu, 20 April 2022 waktu setempat sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memblokir perusahaan Rusia dari mengakses jaringan keuangan global setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS, yang menangani daftar sanksi AS, menambahkan Bitriver dan 10 anak perusahaan, dan mengatakan perusahaan-perusahaan itu "beroperasi di sektor teknologi" ekonomi Rusia.

"Treasury juga mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan di industri pertambangan mata uang virtual Rusia. Dengan mengoperasikan server besar yang menjual kapasitas penambangan mata uang virtual secara internasional, perusahaan-perusahaan ini membantu Rusia memonetisasi sumber daya alamnya,” tulis departemen keuangan AS dalam pengumuman, dikutip dari CoinDesk, Jumat, 22 April 2022.

"Rusia memiliki keunggulan komparatif dalam penambangan kripto karena sumber daya energi dan iklim dingin. Namun, perusahaan pertambangan bergantung pada peralatan komputer impor dan pembayaran fiat, yang membuat mereka rentan terhadap sanksi," lanjut pengumuman itu.

Tidak seperti beberapa sanksi terkait kripto, OFAC tidak mencantumkan Bitcoin atau alamat dompet kripto lainnya yang terkait dengan perusahaan yang terkena sanksi.

AS telah memberikan sanksi kepada berbagai oligarki Rusia dan bisnis utama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari, dengan harapan hukuman finansial dapat meyakinkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menarik pasukannya. Beberapa bank Rusia juga telah diblokir dari jaringan koneksi bank SWIFT internasional.