Sukses

Melalui Meme, Presiden El Salvador Balas Desakan IMF Terkait Bitcoin

Liputan6.com, Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak El Salvador untuk berhenti menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa.

Namun, desakan itu sepertinya tidak terlalu digubris oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele. Justru Bukele malah membalas cuitan dari IMF menggunakan sebuah meme. 

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, pada 26 Januari, Bukele memposting sebuah meme dalam format gif yang berisikan potongan kartun The Simpsons. Meme itu digunakan Bukele untuk mengutip cuitan dari IMF. 

“I see you, IMF. That’s very nice (Saya melihat Anda, IMF. Itu sangat bagus),” isi tulisan yang tercantum dalam meme yang diunggah Bukele melalui akun Twitter pribadinya. 

Meme tersebut digunakan untuk membalas cuitan IMF yang berisi pernyataan bahwa IMF mendesak El Salvador untuk menghapus Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. 

Desakan yang dilakukan pada El Salvador mengenai Bitcoin sebagai pembayaran yang sah bukan tanpa alasan, melainkan terdapat risiko di dalamnya.

Dilansir dari CNBC, Direktur IMF menekankan bahwa ada risiko besar terkait dengan penggunaan Bitcoin pada stabilitas keuangan, integritas keuangan, dan perlindungan konsumen, serta kewajiban kontinjensi fiskal terkait.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

IMF Desak El Salvador Hentikan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak El Salvador untuk berhenti menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, menurut sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa.

Dilansir dari CNBC, Rabu, 26 Januari 2022, direktur IMF menekankan bahwa ada risiko besar terkait dengan penggunaan Bitcoin pada stabilitas keuangan, integritas keuangan, dan perlindungan konsumen, serta kewajiban kontinjensi fiskal terkait.

Laporan tersebut, diterbitkan setelah pembicaraan bilateral dengan El Salvador yang mendesak pihak berwenang untuk mempersempit ruang lingkup undang-undang Bitcoinnya dengan menghapus status Bitcoin sebagai uang legal. 

Pada September 2021, negara Amerika Tengah itu menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, di samping dolar AS.

Presiden Salvador Nayib Bukele yang telah mengaitkan nasib politiknya dengan keberhasilan eksperimen Bitcoin negara itu menambahkan ratusan Bitcoin ke neraca negara dalam beberapa bulan terakhir. 

Pada Jumat lalu, presiden membuat cuitan melalui akun Twitternya bahwa dia membeli tambahan USD 15 juta atau sekitar Rp 214,9 miliar dari Bitcoin. Harga itu sangat murah, karena pasar kripto sedang anjlok saat itu. Bitcoin turun sekitar 50 persen dari rekor tertinggi November.

Laporan IMF selanjutnya mengatakan bahwa beberapa direktur telah menyatakan keprihatinan atas risiko yang terkait dengan penerbitan obligasi yang didukung Bitcoin, merujuk pada rencana presiden untuk mengumpulkan USD 1 miliar melalui "Bitcoin Bond" dalam kemitraan dengan Blockstream, sebuah perusahaan infrastruktur aset digital.

Bagian dari pergerakan nasional El Salvador ke Bitcoin juga melibatkan peluncuran dompet virtual nasional bernama Chivo yang menawarkan transaksi tanpa biaya dan memungkinkan pembayaran lintas batas cepat. 

Untuk negara di mana 70 persen warganya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, Chivo dimaksudkan untuk menawarkan peningkatan yang nyaman bagi mereka yang belum pernah menjadi bagian dari sistem perbankan.

Direktur IMF setuju e-wallet Chivo dapat memfasilitasi alat pembayaran digital, sehingga membantu meningkatkan inklusi keuangan, meskipun mereka menekankan perlunya peraturan dan pengawasan yang ketat.

 

3 dari 3 halaman

Kasus Pencurian Identitas

Banyak orang Salvador telah melaporkan kasus pencurian identitas, di mana peretas menggunakan nomor ID nasional mereka untuk membuka Dompet Chivo, untuk mengklaim Bitcoin senilai USD 30 gratis yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai insentif untuk membuka dompet digital.

Negara ini perlu mencari beberapa backstop lain untuk menopang keuangannya. IMF memperkirakan bahwa di bawah kebijakan saat ini, utang publik akan meningkat menjadi 96 persen dari PDB pada  2021. 

Pernyataan pada Selasa itu menjelaskan laporan yang dibagikan oleh IMF pada November, di mana regulator keuangan menulis volatilitas harga Bitcoin yang tinggi. 

Hal tersebut dapat menjadi risiko yang signifikan terhadap perlindungan konsumen dan mencatat bahwa Bitcoin tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.