Soroti Tambang di Raja Ampat, Eddy Soeparno Desak Ganjaran Hukuman Berat bagi yang Tidak Taat

Liputan6.com, Jakarta - Komitmen untuk mengawal penanganan dugaan aktivitas pertambahan yang kabarnya ilegal dan merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, dinyatakan oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno. Namun terkait hal ini, ia juga menegaskan pentingnya melakukan pengumpulan data yang lengkap dan akurat terkait potensi pelanggaran yang terjadi dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

"Saat ini saya tengah menghimpun dan mempelajari data lapangan tentang potensi pelanggaran yang diduga dilakukan pelaku usaha. Karena banyaknya berita yang muncul di media sosial, saya berharap masyarakat jangan terpancing provokasi, khususnya dari elemen asing, sebelum kita benar-benar dapat memverifikasi temuan aktual di wilayah Raja Ampat,” kata Eddy.

Raja Ampat adalah destinasi wisata kelas dunia dan sudah ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark. Oleh karena itu, Eddy mengakui bahwa Indonesia akan tercoreng wajahnya jika terjadi penambangan ilegal yang berimbas pada kawasan tersebut.

“Reputasi Indonesia sebagai tujuan Eco-wisata dunia akan terpuruk jika pada akhirnya hasil kajian Kementrian ESDM dan Lingkungan Hidup menkonfirmasi terjadinya kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat kegiatan penambangan yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Hilirisasi Penting, Tapi Tidak Merusak Alam

Eddy juga melanjutkan bahwa sektor pertambangan dan hilirisasinya menjadi hal penting yang sangat diperlukan. Selain bisa menyumbang pendapatan negara, hal ini juga berperan menyerap tenaga kerja. Sayangnya, pertambangan yang tidak taat aturan dan bahkan merusak kawasan wisata alam seperti Raja Ampat sangat perlu diganjar hukuman berat. Selain itu, pelakunya juga tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha pertambangan sampai kapan pun.

"Sekali lagi saya tegaskan, kegiatan ekonomi dalam bentuk apapun wajib berjalan di  dalam koridor hukum yang mengaturnya. Jika ada yang melanggar ketentuan atau bahkan tidak mengindahkan ketentuan sama sekali, selayaknya diganjar hukuman penjara yang berat, mengganti rugi biaya lingkungan yang rusak, serta masuk black list pertambangan untuk seterusnya, tegasnya. 

“Raja Ampat adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk Indonesia dan menjadi kebanggaan alam kita semua. Sehingga jika ditemukan pelanggaran pertambangan, saya mendukung untuk ditindak hukum secara tegas dan berat," lanjutnya.

Tak hanya itu saja, anggota DPR RI Komisi XII ini juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan isu tersebut. Tujuannya adalah agar tidak ditunggangi kepentingan eksternal yang berpotensi memprovokasi masyarakat.