Ragam Profesi yang Tak Masuk Daftar Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Ini Syarat dan Kriterianya

Liputan6.com, Jakarta- Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025. Program ini dirancang sebagai upaya strategis untuk meringankan beban ekonomi pekerja atau buruh di tengah tantangan ekonomi global dan menjaga daya beli masyarakat.

Inisiatif penyaluran BSU ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada para pekerja yang terdampak, khususnya mereka yang memiliki penghasilan di bawah batas tertentu. Dana bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan menstimulasi perputaran ekonomi di tingkat mikro. 

Penyaluran BSU hingga pertengahan Mei 2025 telah menunjukkan progres signifikan, mencapai 98 persen dari total target penerima. Capaian ini menandakan efektivitas strategi distribusi yang diterapkan pemerintah. Seluruh penyaluran BSU 2025 ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025. Namun karena ada beberapa kendala ada beberapa penerima belum bisa mencairkan.

Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan sejumlah kriteria ketat bagi calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan. Pemahaman mendalam mengenai siapa saja yang termasuk kategori penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan dan profesi apa yang tidak berhak menerima bantuan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat.

Meskipun BSU ditujukan untuk meringankan beban pekerja, ada beberapa profesi atau kelompok pekerja yang secara spesifik tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan ini. Kategori ini ditetapkan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada segmen masyarakat yang paling membutuhkan dan sesuai dengan peruntukannya.

Profesi yang tidak berhak menerima BSU meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pekerja yang berpindah status menjadi ASN atau bergabung dengan institusi militer atau kepolisian secara otomatis tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima BSU. Selain itu, pekerja dengan gaji di atas batas maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau di atas UMP/UMK daerah masing-masing, juga tidak memenuhi syarat.

Kategori lain yang tidak termasuk adalah pekerja yang tidak aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per Maret 2025, atau mereka yang sudah tidak aktif karena PHK atau resign sebelum April 2025. Pekerja yang sudah menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah, seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM, juga tidak berhak menerima BSU. Terakhir, data yang tidak valid atau bermasalah, seperti rekening bank tidak aktif, NIK tidak cocok dengan nama, atau penggunaan rekening ganda, dapat menggagalkan pencairan BSU.

Pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU harus memenuhi beberapa kriteria dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria ini mencakup status kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, batasan gaji, hingga status penerimaan bantuan sosial lainnya.

Pertama, calon penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid. Selain itu, mereka wajib terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025, khususnya dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PU).

Selanjutnya, batasan gaji menjadi faktor krusial; pekerja harus menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan. Namun, untuk wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang lebih tinggi, batasan gaji akan mengikuti standar upah setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Penting juga bahwa calon penerima tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Terakhir, memiliki rekening bank aktif di Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), atau melalui saluran resmi lainnya adalah syarat mutlak untuk pencairan dana BSU.