Sukses

Cek Fakta: Presiden Jokowi Ingkar Janji soal Tunjangan Pengangguran? Ini Faktanya

Liputan6.com, Jakarta - Akun Facebook Herdian Nasution membagikan tautan dalam grup KONTRA INTELEJEN,yang mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berbohong karena tidak merealisasikan janji kampanye dalam membagikan tunjangan kepada pengangguran.

Tautan tersebut dibagikan akun Facebook Herdian Nasution pada 18 Februari 2020, berikut isinya:

"14 Abad silam Rasulullah telah kabarkan tentang tahun-tahun kedustaan yang kita alami saat ini:

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kedustaan, saat itu pendusta dipercaya, sedangkan orang benar justru didustakan, pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah justru dikhianati, dan saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya: “Apakah Ruwaibidhah itu?” Beliau bersabda: “Seorang laki-laki yang bodoh namun dia membicarakan urusan orang banyak.”(HR. Ibnu Majah No. 4036, Ahmad No. 7912)

Pada tahun 2019, rezim Jokowi menjanjikan untuk memberi tunjangan kepada para pengangguran.Namun hingga saat ini tak terdengar realisasinya.

Rakyat dibiarkan tenggelam dan terpuruk dengan kebohongan² rezim.

Malah pajak dan iyuran dinaikkan tanpa ampun.Mencekik kehidupan rakyatnya sendiri.

Dahulu ketika tahun 2014 pun rezim Jokowi pernah menjanjikan 10juta lowongan kerja.

Namun tak satupun rakyat Indonesia yang masuk dunia kerja yang dijanjikan.

Malah mengimpor jutaan TKA asal China yang digaji sekitar 10-20 juta rupiah perbulan."

Benarkah klaim Presiden Jokowi telah berbohong karena tidak merealisasikan janji kampanye dalam membagikan tunjangan kepada pengangguran? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.

2 dari 4 halaman

Penelusuran Fakta

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kebenaran klaim akun Facebook Herdian Nasution, yang menyebut Presiden Jokowi telah berbohong karena tidak merealisasikan janji kampanye dalam membagikan tunjangan kepada pengangguran, menggunakan Google Search dengan kata kunci 'realisasi kartu Prakerja'.

Dari pencarian tersebut, mengarah pada arikel situs merdeka.com yang dimuat pada 18 Februari 2020, dengan judul "Mulai Disebar April 2020, Kartu Prakerja Tahap Pertama untuk Jabodetabek dan Jabar".

Berikut isinya:

Merdeka.com - Pemerintah akan merealisasikan Kartu Prakerja pada bulan April 2020 mendatang. Janji kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada kampanye pilpres ini bakal dilakukan pertama kali di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

"Jabodetabek dan Jawa Barat itu yang pertama, setelah itu menyebar," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat ditemui di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Selasa (18/3).

Alasannya, jumlah pengangguran terbanyak ada di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Mantan Panglima TNI ini mengatakan jika pelatihan sudah berjalan dalam 2 bulan, prosesnya akan langsung dievaluasi.

"Kita awali Jabodetabek, lalu kita akan dapat feedback dan masif ke daerah lain," kata dia.

Jika berjalan dengan baik, maka realisasi Kartu Prakerja akan dikembangkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebab, jumlah pengangguran di Pulau Jawa mencapai 61 persen dari total 7 juta yang tercatat. Dari jumlah itu juga sebanyak 63 persen ada di wilayah perkotaan."

Artikel situs merdeka.com tersebut menyebut, pembagian tunjangan melalui Kartu Prakerja akan direalisasikan pada April 2020, pertama kali dibagikan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat.

kemajuan program Kartu Prakerja juga diulas dalam artikel Liputan6.com berjudul "Perpres Kartu Prakerja Ditandatangani Jokowi Februari Ini" yang dimuat pada 18 Februari 2020.

Berikut isi artikel tersebut:

"Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memaparkan, pemerintah saat ini tengah mematangkan skenario program kartu prakerja guna meningkatkab kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dia menargetkan kartu prakerja akan diluncurkan pada April 2020.

"Ini akan secepatnya (diluncurkan). Februari turun Perpres (Peraturan Presiden), Maret persiapan, ya april dikeluarkan," jelas dia di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Sebagai informasi, pemerintah menganggarkan Rp 10 triliun untuk 2 juta penerima kartu prakerja pada 2020 ini. Moeldoko mengatakan, kartu prakerja akan lebih dulu diluncurkan sebelum pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Tinggal persiapan. Begitu Perpresnya turun, langsung bentuk PMO (Project Management Office), langsung bekerja," tutur dia."

Dalam artikel tersebut menyebutkan, proses program Kartu Prakerja dalam tahap mematangkan skenario yang tertuang dalam Peraturan Presiden.

 

3 dari 4 halaman

Kesimpulan

Klaim akun Facebook Herdian Nasution yang menyebut Presiden Jokowi ingkar janji tidak merealisasikan tunjangan penganguran tidak terbukti. Saat ini pemerintah sedang mematangkan skenario untuk merealisasikan program Kartu Prakerja yang akan diluncurkan pada April 2020.

4 dari 4 halaman

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama puluhan media massa lainnya di seluruh dunia. 

Cek Fakta Liputan6.com juga adalah mitra Facebook untuk memberantas hoaks, fake news, atau disinformasi yang beredar di platform media sosial itu. 

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi yang tersebar di masyarakat.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Loading