Sukseskan Piala Dunia 2026, AS Hapus Jaminan Visa Rp245 Juta untuk Pemegang Tiket Pertandingan

Selain pembatasan untuk sejumlah negara, kebijakan pemerintah AS yang ramai adalah terkait mewajibkan pelancong asing menyerahkan riwayat media sosial mereka, meski aturan tersebut belum diberlakukan. 

Selain itu, pemerintah AS telah mengerahkan agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS di bandara baru-baru ini ketika personel Administrasi Keamanan Transportasi tidak dibayar selama penutupan sebagian pemerintah federal.

Kebijakan imigrasi tersebut memicu Amnesty International bersama puluhan kelompok hak sipil dan hak asasi manusia di AS mengeluarkan “peringatan perjalanan Piala Dunia” bagi wisatawan asing.

Aturan jaminan visa diketahui bagian dari upaya pemerintah AS untuk menekan pelanggaran visa oleh pendatang yang masuk menggunakan visa sementara tetapi menetap melebihi batas izin tinggal. Pemohon visa dari negara terdampak diwajibkan membayar jaminan sebesar US$ 5.000, US$ 10.000, atau US$ 15.000. Dana tersebut akan dikembalikan jika pemegang visa mematuhi aturan atau jika permohonan visa ditolak.

Hingga awal April 2026, pejabat AS mencatat penggemar Piala Dunia yang terdampak aturan jaminan visa diperkirakan masih relatif kecil, yakni sekitar 250 orang. Tapi angka itu terus berubah seiring meningkatnya penjualan tiket dan perubahan rencana perjalanan suporter.

FIFA sendiri telah meminta pengecualian tersebut, yang harus disetujui oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, serta menjadi topik diskusi di beberapa pertemuan di Gedung Putih dan tempat lain di Washington selama beberapa bulan.