Menpora Erick Thohir Cabut Permenpota 14 yang Kontroversial, Ini Isinya

Materi pokok peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendirian organisasi, nama dan lambang, struktur organisasi, hingga pengambilan keputusan. Selain itu, Permenpora ini juga mengatur rencana pembinaan jangka panjang dan menengah, prasarana dan sarana, kode etik, serta pembinaan secara umum. Harapannya, peraturan ini dapat menciptakan tata kelola organisasi olahraga yang lebih baik.

Namun, sejak awal diterbitkan, Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 telah menuai banyak polemik dan kritik dari berbagai pihak. Beberapa poin yang menjadi sorotan utama adalah dugaan intervensi pemerintah yang terlalu besar terhadap federasi olahraga, pembatasan kewenangan federasi dan KONI, serta larangan penggunaan dana APBN/APBD. Pasal 10 ayat 2 yang mengharuskan rekomendasi kementerian untuk kongres organisasi olahraga juga menjadi pasal paling kontroversial.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan secara resmi mencabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. Keputusan penting ini diumumkan pada 23 September 2025 melalui penerbitan Permenpora Nomor 7 Tahun 2025. Pencabutan ini merupakan respons langsung terhadap berbagai aspirasi dan masukan yang diterima dari berbagai pemangku kepentingan olahraga di Tanah Air.

Erick Thohir menjelaskan bahwa pencabutan peraturan ini merupakan bagian dari upaya besar Kemenpora untuk melakukan deregulasi dan penyederhanaan aturan. Ia menargetkan pengurangan signifikan jumlah peraturan menteri yang ada, dari 191 menjadi kurang dari 20 aturan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim regulasi yang lebih efektif dan efisien.

Langkah deregulasi ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan hambatan yang selama ini mungkin menghambat perkembangan organisasi olahraga. Dengan regulasi yang lebih sederhana dan fokus, diharapkan organisasi olahraga dapat bergerak lebih leluasa dan mandiri dalam mencapai tujuan prestasinya.

Pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 oleh Erick Thohir didasari oleh beberapa pertimbangan strategis yang kuat. Salah satunya adalah keselarasan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Olimpiade (Olympic Charter), yang sangat menekankan otonomi organisasi olahraga. Prinsip ini penting untuk memastikan kemandirian federasi olahraga dari intervensi pemerintah.

Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Presiden Prabowo menginginkan pembangunan jangka menengah 2025-2029, termasuk pengembangan organisasi olahraga yang harus memenuhi standar internasional. Pencabutan ini adalah langkah konkret untuk mendukung visi tersebut.

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 diterbitkan pada 10 Februari 2025. Perpres ini menjadi fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan penekanan pada pengembangan olahraga yang berstandar global. Koordinasi dengan Kementerian Hukum juga telah dilakukan untuk memastikan legalitas pencabutan ini.