Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Uang Rp 1 Miliar Disita

Liputan6.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus dugaan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Jumat (26/2/2021) malam.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan penangkapan Nurdin Abdullah. "Benar, Jumat tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Ali dalam keterangannya Sabtu, 27 Februari.

Meski demikian, Ali belum bisa menjelaskan lebih detail kasus apa yang menjerat Nurdin. Begitu juga terkait siapa saja yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

"Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ucap Ali dikutip dari Antara.

Saat ini, tim KPK masih bekerja dan perkembangannya atas penangkapan tersebut. "Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," papar Ali.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.

Saksikan Video OTT Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Bawah Ini

Dalam penangkapan tersebut, KPK membawa barang bukti berupa uang satu koper berisi Rp 1 miliar. Uang tersebut disita dari Rumah Makan Nelayan Jln. Ali Malaka, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Namun, Ali belum bisa menjelaskan lebih detail kasus apa yang menjerat Nurdin dan siapa saja yang turut ditangkap dalam operasi tersebut. "Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ucap Ali.

Nurdin Abdullah dikenal sebagai gubernur pertama yang bergelar guru besar atau profesor. Pria kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 7 Februari 1963, itu sebelum terjun ke dunia politik merupakan seorang akademisi.

Dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin pernah menempati beberapa jabatan struktural di universitas maupun perusahaan swasta. Dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin dan menjadi Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassa