HEADLINE: Audisi PB Djarum Disetop, Bagaimana Nasib Regenerasi Atlet Bulu Tangkis?

Liputan6.com, Jakarta - Kawah Candradimuka bagi calon-calon juara dunia bulu tangkis itu tak akan lagi bergolak mulai 2020. PB Djarum, melalui Djarum Foundation, memutuskan menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis Djarum tahun depan.

Padahal, mereka sudah menggelar audisi ini sejak 2006. Hasilnya pun telah terbukti. Audisi PB Djarum telah banyak melahirkan atlet-atlet bulu tangkis hebat yang bisa mengharumkan Indonesia.

Salah satunya Kevin Sanjaya, yang berhasil menyumbang emas Asian Games 2019, bersama Marcus Gideon di nomor ganda putra. Keduanya juga pernah tujuh kali meraih gelar Superseries dalam satu tahun. Kevin/Marcus juga pernah dua kali berturut-turut menjuarai All England 2017 dan 2018.

Tapi, mulai 2020 dipastikan tidak ada lagi audisi umum yang jadi favorit atlet-atlet belia itu. Dengan begitu, Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis 2019 yang saat ini tengah digelar di Purwokerto, Jawa Tengah, menjadi yang terakhir. 

Kepastian itu disampaikan Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosiman, dalam sebuah jumpa pers di Purwokerto, Sabtu (7/9/2019).

"Pada Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis kali ini, juga saya sampaikan sebagai ajang untuk pamit sementara waktu, karena pada 2020 kami memutuskan menghentikan audisi umum," ujar Yoppy.

Langkah ini diambil PB Djarum tentu bukan tanpa sebab. Mereka ingin mengakhiri polemik yang selama ini terjadi dengan Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI).

Sebelumnya, KPAI menilai bahwa ada unsur eksploitasi anak pada audisi PB Djarum itu. Alasannya, dalam audisi tersebut, setiap anak yang menjadi peserta diwajibkan memakai baju dengan tulisan dan logo Djarum Foundation.

Menurut KPAI, anak-anak yang mengikuti audisi itu bisa terpapar dengan logo produsen tembakau. KPAI juga menuding, secara tidak langsung, anak-anak itu dimanfaatkan sebagai media promosi.

KPAI berpegang pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Selain itu, KPAI juga menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagai payung hukum mereka, terkait audisi PB Djarum ini.