GarudaFood Tuai Berkah dari Gelaran Piala Dunia dan Pilkada

Sebab itu dibutuhkan satu koordinasi yang diatur. Mengingat peredaran makanan ilegal maupun obat kian marak. Salah satu solusi yang diharapkan keberadaan rancangan undang-undang (RUU) Obat dan Makanan yang kini masuk dalam Prolegnas 2018.

"Dengan adanya UU ini, saya sangat mengharapkan bisa adanya satu kebijakan dan satu pintu untuk keamanan pangan di Indonesia. Sehigga menjadi terkoordinasi. Nanti tinggal pengawasan di lapangan bisa didistribusikan ke instansi terkait dan di bawah satu koordinasi," jelas Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti dikutip Rabu (6/12/2017).

Dia mencontohkan, kebijakan yang banyak tersebar di beberapa instansi. Seperti BPOM yang hanya bertugas mengawasi sebagian kecil saja dari pengawasan keamanan pangan. "Kewenangan BPOM sekarang untuk pangan olahan, dan itu pun pangan olahan menengah besar dan beresiko tinggi," dia menambahkan.

Sedangkan pengawasan untuk makanan olahan dari usaha kecil, lanjut dia, hasil produksi rumah tangga berada di dinas kesehatan. Sementara selama ini dinas kesehatan di bawah pengawasan pemerintah daerah (pemda) bukan di bawah BPOM.

Kemudian bila ada satu masalah misalkan terkait keamanan pangan, BPOM hanya memiliki kewenangan terbatas. "Bila ada kasus dilimpahkan ke kepolisian dan kemudian masuk ke pengadilan. Di sini kadang memang hukuman sangat ringan dan bahkan banyak sekali pelaku hanya diberi hukuman percobaan. Kalau ini bisa dimasukkan dalam UU yang baru ini, kewenangan dan penindakan ini tentu jadi kekuatan dan pengawasan BPOM," jelas dia.