Kisruh Sepakbola Indonesia Masuk Agenda Rapat Exco FIFA

Liputan6.com, Jakarta - FIFA resmi mengutus tiga delegasi ke Indonesia untuk berdikusi mengenai kemungkinan badan sepakbola dunia tersebut mencabut sanksi imbas dari pembekuan PSSI oleh Mentri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Melalui surat tertanggal 25 September 2015, hasil pertemuan ini bakal dibahas dalam rapat Komite Eksekutif, Desember 2015 mendatang. Surat tersebut ditujukan pada Presiden PSSI, La Nyalla Mattalitti. Surat tersebut ditandantangani oleh Pejabat Sekretaris Jendral FIFA sementara, Markus Kattner.

Masih dalam keterangan tertulisnya, FIFA bakal mengirim dua orang utusan dan satu orang dari AFC. Delegasi akan dipimpin Kohzo Tashima (FIFA) dengan anggota H.R.H Prince Abdullah (FIFA) dan Mariano Araneta (AFC). Latar belakang ketiga delegasi itu adalah petinggi Federasi sepakbola di Asia.

Kohzo Tashima salah satu anggota Komite Eksekutif FIFA sekaligus Wakil Presiden Federasi sepakbola Jepang (JFA). Adapun H.R.H Prince Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah kini menjabat sebagai Ketua Federasi sepakbola Malaysia (FAM) sekaligus anggota Komite Eksekutif FIFA. Sedangkan, Mariano Araneta merupakan anggota Komite Eksekutif AFC dari Federasi sepakbola Filipina.

Sebelumnya, PSSI telah mengirim proposal pada FIFA dan AFC melalui joint delegation datang ke Jakarta sebagai utusan resmi. Proposal tersebut diajukan PSSI pada Rapat Komite Eksekutif FIFA di Zurich pada pertenghan September lalu. Langkah ini ditempuh agar keputusan nantinya sikap resmi FIFA. Bukan atas nama perorangan.

"FIFA setuju dengan usulan PSSI agar mengirim delegasi resmi FIFA dengan unsur gabungan dari FIFA dan AFC. Sehingga sikap yang diambil nantinya adalah sikap resmi FIFA. Bukan atas nama perorangan," ungkap Sekretaris Jendral PSSI, Azwan Karim beberapa waktu lalu.

Kendati telah melayangkan surat bakal bertandang ke Indonesia, PSSI belum bisa mengonfirmasi kedatangan utusan FIFA tersebut. Sejauh ini, PSSI berusaha melobi agar delegasi dari unsur FIFA dan AFC bisa bertemu langsung dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo. (Rjp/Rco)