Tarik Dana Asing, Luhut Tegaskan Pentingnya Kepastian Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi kunci utama untuk memikat investasi asing, termasuk dalam rencana pembentukan family office di Bali. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji pembenahan regulasi demi meningkatkan kepercayaan para investor global.

"Kepastian hukum ini menjadi sangat-sangat penting kepada semua investor,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Selasa (27/10/2026).

Luhut mengungkapkan, sejumlah calon investor termasuk dari kawasan Timur Tengah sudah menyatakan minat mereka untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun, di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik global, mereka masih mempertanyakan jaminan keamanan serta kepastian hukum di tanah air.

Ia lantas mencontohkan Singapura yang sukses menggaet dana hingga US$ 30 miliar hanya dalam satu kuartal. Menurut Luhut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik potensi dana serupa lewat family office di Bali, asalkan pemerintah mampu memberikan jaminan hukum yang mantap.

"Kalau kita lewat, ya dia akan cari tempat lain untuk mendarat," kata Luhut.

Merespons kebutuhan tersebut, DEN telah berdiskusi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beserta sejumlah pakar hukum. Tim gabungan ini akan memperdalam kajian regulasi dan menjadwalkan pembahasan lanjutan dalam pekan depan.

Luhut menekankan, perbaikan aturan ini bukan untuk menghapuskan pasal kerugian negara, melainkan memperjelas batasan hukum agar dalam praktiknya tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Selain berfokus pada penataan hukum investasi, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah sedang bersiap meluncurkan Government Technology (GovTech) secara nasional pada 10 November 2026 mendatang. 

Hingga kini, sistem digital terpadu tersebut telah mencatat sekitar 60 juta warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial (bansos). Pemerintah memproyeksikan angka ini menembus lebih dari 100 juta orang saat peluncuran resmi nanti.

Targetnya, seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan sudah terdaftar sepenuhnya pada akhir 2026. Integrasi data tunggal ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, menekan potensi korupsi, serta memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran.