BPDLH Ungkap Dampak Kebijakan Trump ke Pendanaan Iklim Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengungkap perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah memperketat aliran pendanaan iklim global yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan program lingkungan Indonesia.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan kebijakan AS tersebut membuat pendanaan bilateral dan multilateral semakin terbatas ketika kebutuhan pembiayaan perubahan iklim Indonesia terus meningkat. Kondisi itu membuat Indonesia perlu mencari sumber pendanaan alternatif sekaligus mengembangkan skema pembiayaan yang menggabungkan dana publik dan swasta.

“Begitu global liquidity-nya mengering, seluruh negara berpikir dua kali. Kalau dulu masih bisa menikmati periode bulan madu dengan hibah-hibah internasional, sekarang hibah yang masuk pasti menjadi hibah yang mensyaratkan adanya katalis,” kata Joko di Bogor, Jumat (2/10/2026).

Joko mengatakan BPDLH sempat menyiapkan kerja sama pendanaan sekitar US$20 juta dari pemerintah AS untuk program konservasi orangutan di koridor Sumatera. Namun, menurut dia, perubahan pemerintahan di AS membuat rencana pendanaan tersebut tidak berlanjut.

“Sudah siap tanda tangan, sudah siap MOU, US$20 juta dari pemerintah Amerika untuk konservasi orangutan di koridor Sumatera. Begitu Joe Biden kalah, Presiden Trump diinaugurasi, yang terjadi apa? Gak jadi,” ujar Joko.

Perubahan kebijakan AS tersebut terjadi setelah pemerintahan Trump memangkas bantuan luar negeri dan AS keluar dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. Reuters melaporkan keputusan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemangkasan bantuan luar negeri AS, meski sebagian dukungan yang telah dijamin masih dapat dimanfaatkan Indonesia melalui pembiayaan lain.

Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden bersama Indonesia dan sejumlah mitra meluncurkan JETP senilai US$20 miliar untuk mendukung transisi sektor ketenagalistrikan Indonesia dan penurunan emisi.

Joko mengatakan perubahan arus pendanaan global membuat skema hibah internasional semakin banyak mensyaratkan blended finance. Dalam skema tersebut, pemberi dana dapat mensyaratkan kontribusi dana publik atau swasta dari negara penerima agar pembiayaan proyek tetap berjalan.

BPDLH memiliki fleksibilitas untuk menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk bilateral, multilateral, filantropi, yayasan, korporasi, dan APBN. Fleksibilitas tersebut memungkinkan BPDLH mengembangkan pembiayaan lingkungan yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Joko mengatakan kebutuhan tersebut semakin penting karena Indonesia membutuhkan pendanaan sekitar US$472 miliar untuk mencapai target Second NDC. Menurut dia, besarnya kebutuhan tersebut membuat Indonesia perlu mengoptimalkan dana global untuk mendukung agenda penurunan emisi.

“Jadi kita harus smart di dalam mencari dana-dana itu,” kata Joko.

BPDLH saat ini mengelola sejumlah skema pendanaan lingkungan, termasuk pembayaran berbasis hasil penurunan emisi, dana kebencanaan, pembiayaan petani, ekonomi sirkular, blue carbon, dan biodiversitas. Indonesia juga telah memperoleh pendanaan berbasis hasil dari Green Climate Fund sebesar US$103,8 juta atas capaian penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan.