Sekolah Gratis Mulai Bertahap 2028, Butuh Anggaran Rp 302 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyebut program sekolah gratis hingga tingkat perguruan tinggi ditargetkan mulai direalisasikan secara bertahap pada 2028. Berdasarkan hitungan sementara, total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program ini diperkirakan mencapai Rp 302 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan estimasi alokasi tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Rp 210 triliun untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, serta Rp 92 triliun untuk jenjang perguruan tinggi.

"Hitungan sementara dibutuhkan sekitar Rp 210 triliun untuk SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan. Kemudian untuk perguruan tinggi Rp 92 triliun. Artinya, totalnya hampir Rp 302 triliun," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pilot Project Rp 5 Triliun

Sebagai langkah awal, Banggar DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk proyek percontohan (pilot project). Program uji coba ini diprioritaskan bagi jenjang pendidikan SD hingga SMP di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menekankan bahwa skema sekolah gratis hingga perguruan tinggi tidak bisa diterapkan secara mendadak mengingat skala anggarannya yang sangat besar. Pemerintah perlu mematangkan tata kelola serta menghitung secara presisi kebutuhan biaya rata-rata per siswa.

"Makanya tidak bisa langsung sak tek sak tek Banggar memutuskan, karena kita ingin tahu tata kelolanya seperti apa dulu. Kita akan hitung sebenarnya berapa kebutuhan biaya per siswa," tuturnya.

Guna menjaga akuntabilitas dan efisiensi anggaran, Said mengusulkan implementasi program ini dilakukan bertahap. Pada 2028, cakupan target diusulkan berkisar antara 60 hingga 75 persen, sebelum akhirnya digenjot hingga 100 persen pada 2029.

"Ini pilihan paling ideal agar tidak menimbulkan persoalan tata kelola di kemudian hari. Katakanlah di 2028 sebesar 60 hingga 75 persen dulu, baru pada 2029 mencapai 100 persen. Saya ingin mencoba realistis," tegas Said.

Ia menambahkan, angka perkiraan Rp 302 triliun tersebut masih berupa kalkulasi kasar untuk sekolah negeri. Ke depan, Banggar dan pemerintah masih perlu melakukan kajian komprehensif terkait kemungkinan pelibatan sekolah swasta serta sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Hitungan Rp 210 triliun itu masih kasar untuk sekolah negeri di bawah Kemendikbud. Lalu bagaimana dengan sekolah swasta ke depannya? Sekolah negeri di bawah Kementerian Agama juga harus masuk, jangan sampai ada diskriminasi," pungkasnya.